Honor Pengelola Program Dihapus Mulai April

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menghapus honor bagi pengelola program mulai April.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assagaf mengatakan mulai April pemda tak akan membayar lagi honor bagi pengelola program seperti PPK, PPTK, dan semua bendahara. "Mulai 1 April tak ada lagi honor bagi pengelola program karena pertimbangnya terlalu besar padahal TKD sudah dinaikan," tegas Assagaf, Rabu (9/3).

Dia memerintahkan semua kepala satuan kerja untuk tak membayar honor pengelola program lagi mulai bulan depan. "Jangan bayar lagi, karena dananya secara otomatis akan dipangkas di DPPKAD. Anggarannya terlalu besar Rp 3,7 miliar untuk semua satuan kerja, tak sempat dikoreksi. Bupati menilai jumlah itu sangat fantastis, padahal TKD sudah naik. Ini tumpang tindih," bebernya.

Namun begitu TKD pengelola program akan dinaikan sesuai beban kerjanya. "Honornya akan disatukan dalam TKD khusus, mungkin biasa TKD terima Rp 2 juta akan jadi Rp 4 juta. Sebab perkerjaan mereka sangat beresiko," terangnya.

Katanya, semua rencana kerja anggaran (RKA) satuan kerja sedang dievaluasi Bupati dan ditemukan sejumlah program yang dinilai belum mendesak.

"Temuan Bupati, biaya ATK terkumpul untuk semua satuan kerja mencapai Rp 7 miliar. Ini pemborosan luar biasa. Paling banyak pengadaan ATK di sekretariat dewan, padahal dewan bukan fungsi pelayanan tapi pengadaan kertas HVS mencapai 300 rim," ungkapnya.

Setelah dievaluasi Bupati, maka pemda akan mengajukan pergesaran APBD ke DPRD Boltim selambatnya Maret ini.

"Semua anggaran akan dirasionalisasi dan diarahkan ke program seperti peningkatan jalur dua (ibukota). Pergeseran akan dilakukan maret ini," terangnya.