Penjabat Wali Kota Bitung Curhat ke Komisi II

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Penjabat Wali Kota Bitung, Jhon Palandung mencurahkan isi hatinya terkait kesibukan pasca mengemban tugas menggantikan Hanny Sondakh sebagai Wali Kota Bitung. Curhat Palandung saat menerima lawatan empat anggota Komisi II DPRD Sulut di ruang kerjanya, Jumat (26/2).

"Memang pasca dilantik sebagai penjabat, saya langsung diperhadapkan dengan berbagai kesibukan. Puncaknya pada Kamis kemarin sempat kewalahan menjamu kedatangan puluhan personel Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution," kata Palandung, Jumat kemarin.

Di hadapan Komisi II DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang, Noldy Lamalo, Teddy Kumaat dan Yuddy Moniaga serta Kadis Perindag Provinsi Sulut Jenny Karouw, Palandung membeber mengenai kebersihan Kota Bitung dari daerah lain di Sulut selama kepemimpinan Hanny Sondakh dan Max Lomban.

"Akan dipertahankan bahkan melebihi. Menjadikan Bitung makin hebat ke depan. Saya rencanakan keberangkatan ke Kemendagri Jakarta pekan depan untuk melakukan konsultasi persiapan rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung terpilih Max Lomban dan Maurits Mantiri," kata dia.

Pada kesempatan itu, Asisten I Sekretaris Provinsi Sulut dan mantan Sekda Kabupaten Siau memaparkan sekilas tentang keberadaan Bitung dari letak geoposisi mampu menjadikan Bitung sebagai "New Gateway of Indonesia" di Asia-Pasifik.

"Bitung telah ditetapkan sebagai KEK melalui PP No 32 tahun 2014, menempati area seluas 534 hektare dengan rencana pengembangan hingga 2.000 hektare. Ada tiga zona pengembangan pada KEK Bitung, yaitu zona pengolahan ekspor, zona industri, dan zona logistik. Core business dari KEK Bitung terdiri dari pengolahan ikan dan hasil laut lainnya, pengolahan kelapa dan turunannya, serta aneka industri berbasis agro," jelasnya.

Dia berharap lewat pertemuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Sulut yang membidangi perekonomian mendapat gambaran terkait dengan perkembangan Bitung di dalamnya ada KEK dan IHP dan bekerja sama menopang, membantu, serta membangun sinergitas yang baik. "Peran anggota DPRD Bitung sangat berguna untuk mewujudkan Kota Bitung yang lebih baik lagi," tukasnya.

Noldy Lamalo, Wakil Ketua Komisi II diwawancarai mengenai maksud kedatangan mereka mengaku, mau lihat langsung sejauh mana perkembangan KEK di Kelurahan Tanjung Merah pasca pembebasan atau pengosongan. "Kami pertanyakan kepada Pak Wali Kota dan Kadis Perindag Provinsi yang mendampingi, berapa jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan masuk ke KEK," kata Noldy.

Politi Hanura dari daerah pemilihan (Dapil) Minut Bitung, juga mencari tahu mengenai jumlah investor di KEK. Oleh pemerintah disampaikan sudah ada 21 investor. "Adapula investor bidang farmasi dan perikanan telah mem-booking lahan seluas 100 Ha lebih di lokasi KEK," tambahnya.

Pihaknya juga akan mendorong keberadaan pembangunan dermaga atau pelabuhan di KEK sebagai akses barang dari pabrik ke pelabuhan karena kalau dari pelabuhan lainnya biayanya tinggi, investor ingin dari lokasi KEK dibawa dari pelabuhan yang ada di KEK langsung ke daerah penyaluran supaya biaya tidak terlalu tinggi.

"DPRD Sulut akan kawal ini karena ini kepentingan Sulut dan Bitung saja. Ini wujud menjadikan Bitung dua daerah di Indonesia bersama Sumatera Utara sebagai pintu gerbang asia pasific," tukasnya. Usai pertemuan pihak eksekutif Pemko Bitung dan legislatif melakukan foto bersama dan tukar cinderamata. *