Tujuh Legislator Asal Kotabunan Pilih Absen

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Musyawarah Rencana Pembangun (Musrenbang) di Kecamatan Kotabunan, Rabu (10/2), hanya dihadiri tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Padahal ada 11 legislator yang menjadi mewakili Kotabunan di dewan.

Kemarin, hanya Reevy Lengkong dari Gerindra, Saptono Paputungan dari Partai Hanura dan Samsudin Dama dari Partai Amanat Nasional (PAN) saja yang datang. "Ini memprihatinkan sekali kalau wakil rakyat justru tak hadir dalam agenda yang membahas kepentingan rakyat," kata Aktivis Boltim, Nugroho Lasabuda.

Padahal, lanjut dia, melalui forum Musrenbang maka para wakil rakyat bisa mengetahui aspirasi masyarakat. "Kalau dalam reses dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat tak semua desa dikunjungi dalam setahun. Dalam Musrenbang dapat tahu mana yang sudah mendesak dan dibutuhkan masyarakat," bebernya.

Dalam catatannya, ajang Musrenbang yang digelar setiap tahun ini, selalu tak menjadi perhatian para anggota dewan. "Kalau perjalanan dinas ke Jakarta, bisa berjamaah. Kalau bertemu dengan masyarakat seperti dalam musrenbang, pasti sudah datang karena tak ada dananya," jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boltim Mat Sunardi tak menampik hanya tiga anggota dewan yang hadir. Namun dia enggan mengomentarinya. "Kami juga hanya terundang, ini ajang kecamatan. Tanya camat kenapa tak hadir," ucapnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan sudah dimulai kemarin di Kotabunan dan dilanjutkan hari ini ke Kecamatan Nuangan. "Minggu depan Tutuyan, Modayag dan Modayag Barat," bebernya.

Usulan desa masih pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan dan sarana air bersih. Selain itu, masyarakat mengusulkan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

"Ada banyak yang diusulkan dari Musrembang Desa yang telah dilaksanakan sepanjang Januari. Tapi kita lihat skala prioritas dan mendesak serta kemampaun keuangan daerah," kata dia.

Pihaknya akan mendorong agar program kecil bisa dibiayai oleh dana desa. Beberapa dibiayai oleh APBD Boltim. Sisanya diusulkan ke APBD Propinsi dan APBN. "Tahun lalu sata usulan lima kecamatan lebih dari Rp 500 miliar sedangkan APBD Boltim tak capai Rp 600 miliar. Belum lagi program usulan SKPD," ucapnya.

Sementara Itu, Sekda Boltim Muhammad Assagaf dalam sambutannya meminta agar desa lebih proaktif dalam perencanaan pembangunan di desa. Dia menilai hingga kini belum ada terobosan baru yang berbobot, berkaitan dengan usulan pembangunan di desa.

"Perencanaan pembangunan di desa harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di desa. Sebab sampai saat ini masih banyak usulan pembangunan yang merupakan keinginan atau kemauan segelintir oknum. Imbasnya apa yang dibangun tidak bermanfaat untuk masyarakat desa," terangnya. (tribun manado/aldi ponge)