Astaga Honor Linmas dan Dana Operasional di TPS Wawalintouan Dipotong

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID,TONDANO- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara meninggalkan keluhan untuk petugas pelindung masyarakat (Linmas) khususnya yang bertugas di tujuh TPS wilayah Wawalintouan. Pasalnya, uang honor mereka tidak terima penuh sesuai dengan pagu anggaran.

“Saya hanya menerima Rp 200 ribu saja, diberikan oleh Lurah, dan saat diberikan juga, kami tidak diberikan tanda terima,” jelas Us Palandeng Linmas TPS III.

Padahal seharusnya satu anggota Linmas, masing-masing menerima Rp 300 ribu, sesuai dengan pagu anggaran.

Lurah Wawalintouan Audy Kaseger mengatakan, bahwa memang dirinya membayar tiap anggota Linmas yang bertugas di tiap TPS Rp 200 ribu.

”Memang jumlah yang saya berikan kepada 14 Linmas masing-masing Rp 200 ribu,” jelasnya.

Sementara potongan yang seratus ribu rupiah tiap petugas Linmas, atau total sejumlah Rp 1,4 juta, menurutnya dibelikan rokok untuk para petugas keamanan seperti dari polisi dan TNI.

”Menurut ketua KPPS, dananya diswitch saja, jadinya untuk beli rokok dan makan diberikan pada petugas,” jelasnya.

Bukan hanya itu saja, di TPS wilayah Wawalintouan, anggaran operasional keseluruhan untuk tiap TPS juga tidak diserahkan penuh kepada ketua KPPS.

”Untuk uang operasional, seperti uang makan dan sewa tenda, meja, kursi yang total Rp 850 ribu, diambil Rp 150 ribu, katanya untuk uang kebersihan, dan itu memang berdasarkan keiklasan, untuk petugas kebersihan,” Wenny Mantiri ketua KPPS TPS 1.

Sementara itu, Hesky Korengkeng ketua PPS Wawalintouan menjelaskan, bahwa dana operasional tersebut bukan dipotong, melainkan berdasarkan kesepakatan saat rapat KPPS masing-masing, dan dana Rp 150 ribu tiap TPS tersebut disisihkan untuk biaya kebersihan.

”Memang anggaran operasional diambil Rp 150 ribu, karena kita tidak buat tenda, dan hanya dibuat di sekolah, maka berdasarkan inisiatif dan pengalaman sebelumnya, juga berdasarkan kesepakatan bersama anggota KPPS, kita ambil Rp 150 ribu, untuk membayar uang kebersihan,” jelas dia.

Ia merincikan, uang Rp 100 ribu tersebut diberikan kepada petugas kebersihan di sekolah, dan Rp 50 ribu, diberikan untuk membeli minum saat melakukan pembersihan dan membereskan ruangan yang dipakai saat pemilihan.

Sedangkan untuk dana Linmas menurutnya, itu sudah bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini lurah, untuk mencari linmas yang bertugas di TPS. Pun dengan dananya, sudah diserahkan juga ke lurah untuk membayar anggota Linmas.”Sampai saat ini, lurah juga belum memasukkan laporan kepada kami,” jelasnya.

Tidak hanya itu, penerima honor juga belum memasukkan laporan pertanggungjawaban ke PPS.”Kita juga masuh menunggu petunjuk dari KPU Minahasa,” jelasnya.

Sementara itu, ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon mengatakan, belum mengetahui perihal tersebut, dan akan berupaya melakukan cek.”Kalau seperti itu, tetap yang akan bertanggungjawab nantinya adalah PPS dan PPK, sebab untuk linmas, memang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengusulkan petugas linmas di TPS, namun yang seharusnya membayar honor, adalah PPS, bukan oleh lurah,” jelas dia.

Masalah ini, turut dikomentari oleh Careig Runtu wakil ketua DPRD Minahasa, ia meminta agar pemotongan tersebut dibayarkan kepada para Linmas tersebut, sebab dana tersebut merupakan hak dari para petugas, termasuk linmas.

“Harus dikembalikan itu, dan kalau memang mau melakukan pemotongan, setidaknya mereka memberitahukan dulu kepada para Linmas, supaya diketahui bersama, untuk apa dana tersebut dipotong,” ujar dia.

Sembari menambahkan, sangat berlebihan jika dana Rp 1,4 juta digunakan untuk rokok dan makan.”Itu harus dicek juga, apakah benar digunakan untuk beli rokok untuk petugas atau tidak, jangan sampai fiktif juga,” jelasnya