"Kadang-kadang Gue Kasihan Sama DPRD," Kata Ahok

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa kesal karena DPRD DKI tidak membentuk panitia khusus untuk menelusuri berbagai temuan anggaran siluman di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015 dan pada APBD-APBD tahun sebelumnya.

"Kenapa pansus BPK ada temuan? Scanner, UPS, ada enggak mereka bikin pansus?" kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015).

Padahal, lanjut dia, pihak penegak hukum yakni Polri dan KPK sudah menelusuri adanya kerugian daerah akibat pengadaan peralatan teknologi di Dinas Pendidikan.

Basuki menengarai berbagai pengadaan alat-alat pendidikan yang canggih itu merupakan permainan antara oknum Dinas Pendidikan dengan oknum anggota DPRD DKI.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah menemukan adanya anggaran siluman pada APBD DKI.

"Jadi menurut saya, pansus ini sudah pansus politik, sudah biasalah itu. Padahal scanner, UPS, e-SMS, electronic system management sekolah itu masuk program prioritas enggak di KUAPPAS APBD-P 2014? Enggak ada."

"Kalau pembelian lahan RS Sumber Waras ada enggak (jadi program prioritas di KUAPPAS APBD-P 2014)? Ada," kata Basuki lagi.

Lagipula, lanjut dia, BPK memperpanjang waktu investigasi menjadi 80 hari. Awalnya, waktu investigasi mereka selama 60 hari dan ditambah 20 hari lagi menjadi 80 hari.

BPK pun belum memberi kesimpulan atas audit investigasi tersebut.

"Bagaimana bisa pansus DPRD bisa ngelaporin (pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK? Orang ini saja (audit investigasi) masih berlangsung, namanya juga pansus politik."

"Makanya kadang-kadang gue kasihan sama DPRD, gue ajarin deh, itu pengadaan UPS dan Scanner yang mesti dipansusin, Bos. Karena sudah jelas-jelas enggak ada di KUAPPAS," kata Basuki kesal.