Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bupati Akan Kumpulkan Semua Aparat Desa Senin Pekan Depan

Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan mengumpulkan semua aparat desa pada Senin (19/10) pekan depan.

Penulis: Aldi Ponge | Editor:

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan mengumpulkan semua aparat desa pada Senin (19/10) pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assagaf mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Sangadi, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa. Rapat tersebut akan mengevaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alakoasi dana desa (ADD). "Rapat akan dipimpin langsung Pak Bupati untuk evaluasi ADD dan DD, rawan pangan dan rawan kebakaran," ungkapnya, Kamis (15/10).

Dia mengakui adanya keterlambatan pemasukkan surat Pertanggungjawaban (SPj) pengelolaan ADD dan DD. Sehingga baru 27 dari 80 desa yang memasukkan SPj dan menerima bantuan desa tahap dua tersebut. "Dana desa tahap dua sudah 27 desa yang menerima dan yang lain belum masukkan SPj. Padahal batasnya sampai hari ini," kata dia.

Dia geram karena para sangadi telah beberapa kali berjanji terkait batas akhir pemasukkan SPj. Namun tak kunjung memasukkan laporan pengelolaan tahap satu tersebut. "Kalau tak masukkan, sanksinya saya tak akan proses tahap dua. Makanya akan dievaluasi Senin," tegasnya.

Dia mengungkapkan adanya temuan inspektorat banyak desa yang sudah menarik semua dana dari rekening desa dan dipindahkan ke rekening pribadi bahkan disimpan dalam rumah. "Seenaknya menarik dana dan menyimpan di rumah, itu tidak boleh. Digunakan harus sesuai penggunaan, harus ada SPj," tegasnya.

Dia menambahkan Bupati juga akan melakukan kunjungan langsung ke daerah terpencil seperti Kokapoi dan Jiko Belanga. "Sabtu (besok) akan ke Kokapoi, dan Jiko Belanga Selasa depan untuk melihat langsung kondisi warga disana," bebernya

Aktivis Anti Korupsi Boltim Irwanto Unonongo meminta pemda untuk tegas terhadap pemerintah desa yang lamban dan lalai dalam pengelolaan keuangan desa. "Catatan kami, sudah tiga kali diberi deadline pemasukkan SPj yakni 15 September dan 5 Oktober dan 15 Oktober. Tapi masih sebagian besar belum masukkan laporan," ungkapnya.

Dia kuatir ada penyalagunaan dana desa sehingga membuat lambannya penyusunan laporan. Dia menduga tak masuknya SPj akan menghambat pembangunan di desa karena dana tahap selanjutnya tak dicairkan.

"Saya duga saat pembelajaan tidak sesuai atau fiktif sehingga susah susun laporan. Padahal mereka sudah jauh-jauh belajar ke Bali selama seminggu. Tapi tanggungjawab tak dilaksanakan," ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Boltim, Arsyad Mamonto mengakui baru 27 desa yang mencairkan dana desa tahap dua tersebut. Namun puluhan desa sedang memproses pencairan hingga kemarin.

"Banyak sementara proses. Kita sudah menurunkan tim ke desa untuk mengecek SPj. Mereka harus selesaikan itu. Khan sudah bimtek (ke Bali). Kita targetkan tahap dua selesai bulan ini," bebernya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved