Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

ULP Boltim Tepis Ada Potongan 30 Persen dari Kontraktor

Tayang: Jumat, 19 Juni 2015 20:39 WITA

Penulis: Aldi Ponge | Editor:

Identitas Pelaku Curanmor Ditangkap Resmob Polres Kotamobagu Ternyata Residivis, Dua Kaki Ditembak

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat tudingan miring meminta bagian 30 persen atas pemenangan pengadaan barang dan jasa dari kontraktor.

Tudingan tersebut menyebar di media sosial dan media massa terkait kesepakatan 30 persen yang wajib disetor pemenang proyek kepada pemerintah Daerah (Pemda) melalui ULP. Setiap kontraktor yang mengikuti pelelangan paket proyek yang menjadi pemenang wajib menyepakati setoran 30 persen tersebut sebelum kontrak kerja diterbitkan.

Pihak ULP akan memenangkan perusahaan yang telah mengikuti lelang tersebut. Asalkan 30 persen dari nilai kontrak diberikan kepada panitia tender tersebut.

"Itu hanya isu untuk pembunuhan karakter. Walaupun hanya 5 persen sampai 10 persen dari nilai kontrak. Tidak ada jatah untuk tim pokja ULP Boltim. Apalagi sampai 30 persen," kata Ketua ULP Boltim, Harris Pratama Sumanta, pada Jumat (19/6)

Dia menduga hal ini hanya ulah oknum kontraktor yang berusaha mencoba merusak nama baiknya karena tak mampu memenangkan proyek.

"Saya menantang mereka dengan saling berhadapan untuk mengambil sumpah diatas kitab suci baik oknum tersebut Islam maupun Kristen. Kami pun siap untuk diperiksa yang berwajib," tegasnya.

Dia menjamin semua proses lelang telah berjalan sesuai ketentuan. Tak ada anggota ULP yang bermain mata dengan pihak ketiga. Atau meminta jatah hingga 30 persen seperti diisukan.

"Sejauh ini profesionalitas dan integritas masih kami jaga. Semua percakapan dilakukan secara online dengan penyedia. Pertemuan nanti saat tahapan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi ada pertemuan," terangnya.

Dia menambahkan saat ini sudah 38 proyek Rp 68.597.233.200 berhasil ditenderkan. Saat ini masih terdapat puluhan paket proyek sekitar Rp 10 miliar dan proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum berhasil ditenderkan.

"Masih ada 20 paket belum diumumkan karena terkendala jaringan dan server. Selain itu ada beberapa paket proyek yang berasal dari DAK APBN Perubahan. Kita targetkan selesai ditender bulan ini," ungkapnya.