Ini yang Dilakukan Pemkot Kotamobagu untuk Antispasi Kecurangan Keuangan

Laporan wartawan Tribun Manado Handhika Dawangi

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU  - Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika sudah sakit, dan terlambat diobati maka akan berakibat fatal. Dan jika sudah demikian pengeluaran juga akan banyak.

Itulah filosofi yang disampaikan wakil wali Kota Kotamobagu Jainuddin Damopolii, terkait sosialisasi pencegahan dan pengendalian korupsi, atau Fraud Control Plan (FCP), Kamis (23/4) Pagi di Aula Kantor Wali Kota sebelum membuka dengan resmi kegiatan tersebut.

"Jangan tunggu sakit, kalau sudah sakit biayanya akan besar, akibatnya fatal jika tidak dapat diobati," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat guna meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kotamobagu, dalam hal ini bagian keuangan. "Kepada seluruh peserta sosialisasi agar dapat dengan serius mengikuti dan memahami seluruh materi yang akan diberikan," ujarnya.

Sementara itu, kepala bidang investigasi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut, Ahmad Muhidin selaku pembicara mengatakan bahwa tujuannya untuk mewujudkan area bebas korupsi dengan cakupan yang lebih luas.

"FCP adalah pengembangan pengendali yang dirancang spesifik dan sistematis untuk mencegah menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi," ungkapnya.

Ada beberapa Atribut Fraud Control yang digunakan guna mencegah adanya korupsi. Satu diantaranya kebijakan anti fraud. "Misalnya pimpinan sampaikan kepada bawahan apa sebenarnya tupoksi, yang harus dilakukan dan titik rawannya apa. Dengan demikian pimpinan bisa mengontrol adanya kecurangan. Kecurangan akan terjadi atau tidak itu tergantung pada pimpinan, organisasi tersebut," ujarnya.

Lanjutnya, dalam sistem tersebut jika ada yang memiliki dua jabatan maka rawan akan timbulnya korupsi. "Artinya itu teori pemisahan fungsi, misalnya saya sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus bendahara, otomotis kita yang mengatur sendiri. Makanya didalam sistem ini harus dipisah, supaya ada kontrol, jika tidak maka rawan terhadap korupsi," ujarnya.

Diharapkan kedepan dengan FCP kegiatan Investigasi baik dari Inspektorat maupun BPKP akan menurun. "Karena semua sudah bagus, yang meningkat adalah kegiatan preventif atau pencegahan. Dengan demikian kegiatan investigasi akan menurun," ujarnya.

Kepala Inspektorat Kotamobagu Alex Saranaung, secara fungsional sebagai petugas investigasi di Kotamobagu mendukung penuh program fraud control tersebut. "Karena program tersebut menjadi satu diantara misi inspektur daerah yakni pemerintahan yang baik," ujarnya.

SOSIALISASI pencegahan dan pengendalian korupsi yang baru saja dilaksanakan bagi pengelola keuangan di pemerintah kota, nantinya akan dilanjutkan sampai pada seluruh desa se Kota Kotamobagu.

Kepala Inspektorat Kotamobagu, Alex Saranaung mengatakan hal tersebut penting dilakukan agar pencegahan dan pengendalian korupsi tak hanya di pemkot tapi juga di pemerintah desa. "Karena pemerintah desa, dalam waktu dekat akan menerima dana yang cukup besar. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan pemerintah desa juga terhindar daripada korupsi," ungkapnya