Tidak Ada 'Penumpang Potong' di Perencanaan Pembangunan Kotamobagu
Bagi pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu nantinya tidak bisa menimbulkan penumpang potong.
Penulis: Handhika Dawangi | Editor:
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Bagi pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu nantinya tidak bisa menimbulkan penumpang potong ketika program pemerintah telah berjalan.
Maka untuk itu harus sudah dimasukkan dalam perencanaan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Kota Kotamobagu Jainuddin Damopolii, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang digelar di Aula Kantor Wali Kota, Senin (30/3) Siang.
"Perencanaan ini sudah di audit BPK, jadi tidak ada lagi perencanaan yang menjadi penumpang potong dalam perjalanan," ujar Jainuddin.
Lanjutnya, sebelum menjadi perencanaan Kotamobagu, sudah ada beberapa tahapan yang menerima langsung aspirasi masyarakat.
"Ada tahapannya dari musrenbang desa kelurahan, musrenbang kecamatan, dan musrenbang daerah seperti ini. Ini sudah final disini," ungkapnya.
Ia juga mengatakan adanya penumpang potong dalam perjalanan perencanaan itu sangat dihindari pemerintah Kota Kotamobagu.
"Dengan demikian tidak ada program dan dana siluman," ujarnya.
Ia pun berharap dalam musrenbangda semua hal yang menjadi aspirasi seluruh masyarakat Kotamobagu dapat direncanakan dengan baik.
"Diharapkan ada sinkronisasi semua pemangku kepentingan, dalam perencanaan ini termasuk dari teman-teman anggota dewan, saya harap hadir disini. Mana aspirasi yang sudah masyarakat sampaikan bawa disini," ungkapnya.
Karena ditambahkannya jika ada yang tidak terencana dan masuk dalam perencanaan nantinya bisa menimbulkan akibat hukum. "Jangan nanti di pembahasan sebentar baru ada yang menambahkan usulan, ini masyarakat punya, sudah tidak bisa lagi ini beresiko hukum. Saya minta perhatian semua, hari ini berikanlah masukkan sebanyak-banyaknya kepada kami," ujarnya. (tribun manado/handhika dawangi)
