DPRD Boltim Pertanyakan Pelayanan PDAM

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pertanyakan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang beroperasi di Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Anggota DPRD Boltim, Sumardia Modeong mengatakan pelayanan PDAM tersebut tidak maksimal. Pasalnya sudah beberapa waktu warga Desa Bongkudai Kecamatan Modayag tak mendapat jatah air bersih tersebut. "Jadi air PDAM tak tersalur lagi ke Bongkudai, langsung ke Modayag," tutur Mantan Ketua DPRD Boltim ini, pada Senin (30/3).

Sumardia menuturkan komisi dua akan turun ke lapangan untuk mengecek keluhan tersebut. Dia mengatakan seharusnya PDAM tersebut sudah diserahkan ke Boltim. "PDAM adalah satu-satunya aset yang belum diserahkan. Padahal paling lambat lima tahun harus sudah diserahkan secara bertahap," bebernya.

Namun semuanya tergantung kesiapan pemerintah daerah dalam memperjuangkan dan mengelola induk perusahaan air bersih tersebut. "Semua tergantung pemda, apakah mereka siap. Banyak pipa air bersih yang dibangun tapi airnya tak mengalir," bebernya

Senada dengannya, Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar Boltim mendapatkan pendapatan dari retribusi PDAM. "Masalahnya, retribusi hanya ke Bolmong. Kita akan berusaha agar ada bagi hasil ke Boltim," jelasnya.

Dia mengatakan selama ini PDAM Boltim menggunakkan bahan baku Air di Boltim dan warga Boltim membayar retribusi ke PDAM yang masih dipegang Bolmong. Namun tak ada pendapatan yang diterima Boltim. "Kita akan bicaralah agar ada retribusi masuk ke Boltim," tegasnya.

Boltim bisa mengambil alih aset tersebut jika badan pengelolanya sudah matang dan siap mengelolanya.
"Bisa jadi ketika terbentuk ke PDAM Boltim akan ditarik jadi aset Boltim, Lumayan nilainya," terangnya.

Dikatahui, saat ini Kabupaten Boltim hanya memiliki UPTD Air dibawa dinas Pekerjaan Umum. Anggaran dialokasikan untuk mengelola jaringan air bersih yang dibangun pemda hanya Rp 500 juta.

Pemda belum bisa menagi retribusi karena belum adanya peraturan daerah mengatur hal tersebut. Padahal sudah ada seribuan sambungan langsung rumah yang dibangun dengan APBD Boltim.(tribun manado/aldi ponge)