KPUD Boltim Bisa Kurangi Rp 2 Miliar Besaran Dana Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) siap melakukan koreksi dengan mengurangi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mencapai Rp 2 miliar dari total Rp 13,2 miliar yang diajukan ke pemerintah daerah (Pemda).

Sekertaris KPU Boltim, Arfan Palima mengatakan anggaran Rp 13,2 miliar tersebut berdasarkan rencana kerja dan anggaran Pilkada yang sudah diplenokan oleh KPU. Hal ini untuk menanggapi sorotan berbagai pihak yang menilai tingginya biaya pilkada Boltim.

"Jika ada koreksi terhadap anggaran yang diusulkan KPU akan dibahas kembali, yang jelas usulan KPU itu sudah dengan rincian kegiatan dan sudah dibahas bersama DPRD minggu lalu. Jadi KPU tinggal menunggu berapa yang akan dialokasikan oleh Pemda untuk Pilkada," terangnya, pada Minggu (22/3)

Jika ada perubahan terhadap usulan harus dibahas juga dalam rapat pleno KPU karena KPU dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial. "Saya sebagai Sekretaris dari Usulan itu, bisa bergeser (berkurang) hingga Rp 2 miliar. Asumsi tidak ada lagi putaran ke dua dan ada dana sharring dari KPU Provinsi terhadap Belanja Honor PPK PPS dan KPPS," jelasnya.

Sebelumnya Ketua KPU Boltim, Hendra Damopolii mengatakan KPU Boltim sudah melakukan rapat dengan KPU Sulut dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk presentasi anggaran Pilkada termasuk Boltim. Dia mengungkapkan akan adanya dana sharring dari KPU Provinsi namun hanya untuk honorarium penyelenggaran dan logistik.

"Kami bisa melakukan rasionalisasi lagi. Tapi kita akan tunggu PKPU, jangan sampai ada penganggaran yang tumpang tindih," bebernya.

Sekadar diketahui, KPU Boltim telah mengajukan anggaran Pilkada Boltim sebesar Rp 13,2 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke honorarium, uang lembur dan kelompok kerja penyelenggara senilai Rp 5,5 miliar, Biaya bimbingan teknis dan pelatihan sebesar Rp 707,4 juta, biaya sosialisasi senilai Rp 500 juta, biaya untuk pencalonan termasuk medical chek up senilai Rp 430 juta.

Biaya audit dana kampanye dan advokasi perkara pemilu Rp 100 juta, cetak surat suara, formulir, sampul, pamflet, stiker dan lainnya Rp 324 juta. Kelengkapan TPS Rp 75 juta. Pelayanan administrasi perkantoran dan operasional penyelenggara Rp 2 miliar dan biaya pengamanan Rp 200 juta. (tribun manado/aldi ponge)