News Analisis

Pemalsuan Dokumen Permohonan Kredit Tergolong Pidana dan Perdata

Penipuan dan pemalsuan dokumen permohonan kredit yang diduga dilakukan delapan tersangka, sehingga ikut merugikan pihak BRI.

Pemalsuan Dokumen Permohonan Kredit Tergolong Pidana dan Perdata
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

Rodrigo Elias
Dosen Hukum Pidana Unsrat

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Penipuan dan pemalsuan dokumen permohonan kredit yang diduga dilakukan  delapan tersangka, sehingga ikut merugikan pihak BRI selaku pemberi kredit, pada prinsipnya bisa mengarah ke pidana dan perdata.

Pidananya yakni, penipuan dan pemalsuan, sedangkan perdatanya yakni, kerugian yang timbul akibat aksi itu, baik yang dialami oleh Perbankan maupun pihak lain yang ikut dirugikan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, disebutkan Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Demikian juga pada pasal 378 KUHP, disebutkan Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Karena perbuatan yang mereka lakukan mengandung dua kejahatan, yakni pemalsuan dan penipuan, maka mereka tergolong melakukan perbarengan tindak pidana, dimana dalam Pasal 66 KUHP, disebutkan bahwa ''Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.''

Namun demikian, hal ini tentu jadi bahan evaluasi bagi pihak Perbankan untuk lebih berhati-hati, termasuk juga warga masyarakat. Sepengetahuannya Perbankan menganut prinsip kehati-hatian dalam berbagai urusan Perbankan. Dengan kejadian ini dapat disimpulkan pihak Perbankan nampaknya tidak melakukan prinsip kehati-hatian secara konsisten. (tos)

Baca selengkapnya di Tribun Manado edisi cetak hari ini, Jumat (10/10/2014).

Update terus informasi terbaru di www.tribunmanado.co.id

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved