Kontroversi RUU Pilkada
Wanda: PAN dan PKS Lupa Perjuangan Reformasi
Wanda Hamidah, menilai bahwa partainya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melupakan perjuangan reformasi.
TRIBUNMANADO.CO.ID – Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wanda Hamidah, menilai bahwa partainya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melupakan perjuangan reformasi karena kedua partai itu mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Kita berdarah-darah memperjuangkan demokrasi. Berapa rakyat mati memperjuangkan demokrasi dari sistem Orde Baru ke reformasi? Mungkin enggak akan ada PAN, Demokrat, PKS, kalau tidak ada rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan memilih," kata Wanda dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Wanda mengaku kecewa terhadap sikap PAN yang tidak konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut dia, dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sama dengan berusaha membangkitkan sistem otoriter di zaman Orde Baru.
"Sekarang orang yang lahir dari genangan darah rakyat (justru) berusaha mengembalikan sistem otoriter lagi. Ini ironis," katanya.
Saat ini panitia kerja DPR tengah membahas rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada tersebut menjadi salah satu hal yang dipertentangkan.
Sebelum Pemilu Presiden 2014, tidak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) secara tegas menolak pilkada oleh DPRD.