Bupati Produk Golkar Ini Tolak Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rohim mengaku tak setuju jika pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dipilih melalui DPRD. Meskipun Partai Golkar yang mengusungnya mendukung pilkada melalui DPRD, tetapi dirinya tetap menginginkan agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Saya akui saya memang berasal dari partai yang mendukung pilkada dari DPRD, tapi saya tetap ingin pilkada dilakukan secara langsung," kata Syamsu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.

Hal tersebut disampaikan Syamsu kepada bupati dan wali kota lainnya yang hadir di Hotel Sahid. Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia berkumpul untuk membicarakan polemik Rancangan Undang-Undang Pilkada.

"Kita sudah lama berdemokrasi. Kita amandemen UUD 1945. Tapi kenapa sekarang pemilihan melalui rakyat malah mau diubah lagi menjadi DPRD?" kata Syamsu.

Saat dikonfirmasi, Syamsu mengaku menyesalkan sikap Golkar yang terpengaruh dengan koalisi Merah Putih. Menurut dia, karena koalisi Merah Putih, sikap Golkar yang demokratis berubah.

"Itu kan pascapemilihan presiden jadi berubah sikapnya. Harusnya pilpres tidak dibawa-bawa," ujarnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin pilkada oleh DPRD. Namun, kini seluruh parpol dalam koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.