Kontradiktif CTI Summit

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tanggal 11-15 Mei tahun 2009, World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Artinya, konferensi kelautan dunia ini sudah berusia empat tahun tujuh bulan. Pertanyaannya, apa keputusan dan komitmen para pemimpin dunia itu sudah berdampak langsung bagi kelestarian ekosistem perairan?

Rignolda Djamaludin, pakar kelautan Sulut, Kamis (12/12/2013), mengatakan konferensi meriah itu dirasa belum memberi dampak signifikan. Yang baru terlihat adalah gedung sekretariat bersama yang tahun lalu batal diresmikan.

Menurutnya, setelah pelaksanaan ajang bertaraf internasional tersebut, yang tertinggal hanya komitmen, hasil di lapangan belum terlihat. Hasil belum nyata, yang justru diperlihatkan ke publik adalah bangunan megah untuk sekretariat bersama CTI.

Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Unsrat ini mengungkapkan, CTI telah melahirkan komitmen para kepala negara yang memiliki terumbu karang untuk menjadikan wilayahnya sebagai pusat keanekaragaman. Negara-negara yang memiliki terumbu karang itu masuk dalam wilayah yang disebut segitiga karang (coral triangle). Dari pertemuan itu lahirlah beberapa inisiatif bagaimana menangani terumbu karang.

Latar belakang inisiatif itu, lanjut Rignolda, karena catatan ekosistem terumbu karang telah mengalami degradasi. Dari pemahaman yang diulas dalam serangkaian pembahasan, salah satu poin utama akan diwujudkan adalah perluasan konservasi koral. "Akan ada wilayah terumbu karang baru," katanya.

Keprihatinan sang pakar kelautan dapat kita maklumi. Sebab kenyataannya pasca WOC dan CTI Summit belum banyak memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah. Contoh kecil masih saja ada kebijakan pembangunan di Sulut yang malah kontraproduktif terhadap upaya pelestarian terumbu karang. Seperti tambang di Pulau Bangka-Minahasa Utara. Masih adanya reklamasi Teluk Manado yang justru menghancurkan terumbu karang. Di sisi lain akan diplot daerah baru, tapi pembangunan malah menghancurkan terumbu karang yang sudah ada.

Masyarakat Sulut boleh dibilang mulai menyadari pentingnya kelestarian alam. Aksi penolakan tambang di wilayah pesisir terus terjadi di beberapa daerah. Mulai Pulau Bangka, Paret-Bolaang Mongondow Timur, Poigar Minahasa Selatan, Poigar Bolaang Mongondow.

Namun sikap dan perilaku positif masyarakat rasanya akan semakin nyata apabila didukung political will dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Apresiasi tinggi terhadap dukungan penuh Bupati Boltim, Sehan Landjar yang secara tegas menolak aktivitas pertambangan (pasir besi) di wilayah pesisir Paret. Bagaimana dengan pemda-pemda lain di Sulut?

Bukannya tidak berpihak kepada dunia investasi, namun sikap kritis sangat diperlukan dalam setiap kebijakan pembangunan. Sebab, hanya melalui pembangunan berwawasan lingkungan atau prokelestarian lah yang mampu menyesahjerakan rakyat (artian luas). Karena alam memiliki keseimbangan. Kita mengambilnya, suatu waktu diminta. Kita memberinya, suatu waktu dia mengembalikannya. Selalu ada dampak dari apa yang kita lakukan dengan alam. *