Bolmong dan Bolsel Saling Klaim Paling Layak Lahan Bandaranya

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolmong Imi Manangin melalui Kepala Bidang Fisik dan Sarana Soehendra Hamin mengatakan lahan untuk lokasi bandara tidak ada masalah lagi.

Dengan berakhirnya hak guna usaha (HGU) Gardesera, maka tanah tersebut kembali ke tangan pemerintah. "Pemkab Bolmong sudah membuat sertifikat untuk lahan 400 hektare tersebut," kata pria yang biasa disapa Hendra ini saat ditemui di kantornya.

Dia mengatakan, calon bandara di Lalow berdasarkan hasil survey Dinas Perhubungan  Sulut unggul dari lokasi yang diajukan Pemkab Bolsel. Bolmong berhasil mencapai skor 95. Berselisih dua poin saja dari skor Bolsel yang mencapai 93. Selain itu, kata Hendra, lokasi di Lalow lebih strategis. "Lalow lebih dekat dengan Kotamobagu, Boltim dan Bolmut. Bahkan sebagian Minahasa Selatan lebih dekat ke sini," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bolmong Ramlah Mokodongan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan Rp 5 miliar pada APBD 2014.

"Anggaran tersebut di antaranya untuk studi kelayakan, pembuatan Desain Engginering Detail (DED),  Master Plan dan  Amdal," kata Ramlah.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi  Sulut Joi Oroh  mengakui Pemerintah Provinsi Sulut menetapkan bandara di  Lalow Kecamatan Lolak. Bolmong menyingkirkan pesaingnya Kabupaten Bolsel yang juga ajukan diri sebagai lokasi bandara di kawasan selatan tanah Totabuan itu.

 Joi Oroh mengatakan, Pemkab Bolmong sudah menyiapkan tanah  untuk tahap awal runway sepanjang 683 meter. "Dari segi teknik sesuai kajian di Bolmong yang lebih siap," kata Oroh di ruang kerjanya di Manado, Rabu (4/12). Meski begitu, lanjut Joi Oroh,  pembangunan bandara di Bolmong masih butuh proses panjang. Tahap awal, Pemkab Bolmong harus menganggarkan dana untuk studi kelayakan. "Studinya bisa dimulai 2014 nanti," katanya.

Studi menurut dia bisa berlangsung setahun. Hasil studi akan diajukan ke Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2015. "Bila sudah diajukan tinggal proses di Kementerian karena biasanya pembangunan bandara itu dari pusat di APBN karena dananya cukup besar. dari daerah keluar biaya studi atau kalau ada pembebasan lahan maka tanggung jawab daerah," katanya. Ia mencontohkan pembangunan bandara Miangas, dana pembebasan lahan ditanggung Pemprov Sulut dan Pemkab Talaud.

Joi mengungkapkan, membangun bandara di Bolmong memang sudah menjadi kebutuhan mengingat jarak dari Manado ke Bolmong cukup jauh, bila ditarik garis lurus kira-kira 100 km lebih. "Memang kebutuhan transportasi, sudah saatnya ada bandara di Bolmong, apalagi sudah ada rencana pemekaran jadi provinsi baru. Salah satu syarat harus ada infrastruktur bandara," jelasnya.

Bandara Lolak,  lanjut Joi Oroh, pada tahap awal  masih tergolong bandara kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bandara Miangas yang hanya bisa didarati pesawat kelas perintis. Namun, seperti itulah membangun bandara, menurut Joi, pembangunan tak langsung sekaligus. "Semakin banyak kebutuhan transportasi udara, semakin luas pula bandara dibangun. Jadi pembangunan bandara harus bertahap," ujarnya.

Semisal Bandara Sam Ratulangi Manado yang kini punya panjang runway 2.850 meter, dilakukan bertahap. Pada 2014 akan ketambahan 150 meter. "Tujuannya untuk pesawat yang lebih besar bisa landing, kemudian lebih panjang juga lebih bagus pesawat untuk mendarat," ungkapnya.

Selain Bandara Lolak, sebenarnya sudah sempat mencuat rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Namun, kata Oroh, untuk saat ini  belum dipandang perlu. "Mungkin ke depan karena Minsel tidak terlalu jauh dari Bandara Sam Ratulangi, tidak sampai 40 kilometer," ujarnya.(suk/ryo)