Tumilaar: BPMS Harus Beri Penjelasan yang Dipahami Jemaat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) GMIM Syalom Kolongan Atas, Sonder, Pnt Rein Tumilaar mengungkapkan, Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM harus memberikan penjelasan yang bisa dipahami warga GMIM terkait keputusan akan diulangnya sebagian pemilihan pelayan khusus (pelsus) dan pelayan BIPRA.

"Pemilihan pelsus di kolom serta BIPRA di tingkat jemaat menimbulkan 'persoalan' karena banyak yang belum memahami pemberlakukan Tata Gereja, petunjuk pelaksanaan (juklak) pemilihan serta adendum," kata Tumilaar, Jumat (15/11).

Hal di atas dikemukakan Tumilaar menyikapi pernyataan Ketua Umum BPMS GMIM, Pdt Piet Tampi STh MSi yang menyatakan bahwa sebagian pemilihan pelsus dan BIPRA jemaat akan diulang di sejumlah jemaat karena melanggar aturan (Tata Gereja, Juklak, adendum).

Akibat ketidak-pahaman tadi, jelas Tumilaar, ditemukan banyak persoalan dalam pemilihan. Antara lain, batas umur calon, periodisasi, tak adanya sertifikat pelatihan kepemimpinan hingga jumlah keluarga dalam kolom.

"Misalnya, ada calon terpilih ternyata usianya tak memenuhi syarat, tidak pernah mengikuti pelatihan alias tak ada sertifikat. Belum lagi jumlah keluarga melebihi 25 KK dalam satu kolom atau kurang," jelasnya.

Ia juga menyentil ketua wilayah yang sudah menjabat dua periode harus jadi perhatian BPMS. "Agar pendeta-pendeta lain bisa menjadi ketua wilayah," katanya.

Ia menyesalkan, banyak jemaat --bahkan termasuk pelayan khusus-- yang bersikeras bahwa menjadi pelayan tak perlu mengacu Tata Gereja, Juklak dan adendum. "GMIM merupakan organisasi gereja yang juga ada aturan. Dalam hal seperti ini kita akan melihat sejauh mana sikap dan bijaksana BPMS," katanya.

"BPMS harus berperan sebagai pemberi pemahaman agar tak ada polemik di tengah jemaat sehingga pelayanan ke depan makin baik," jelas Wakil Asisten Bendahara Komisi P/KB GMIM ini.