Boltim
Kungker Dekab Boltim ke Jakarta Disorot Warga
Pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)
Penulis: Aldi Ponge | Editor: Andrew_Pattymahu
Laporan Wartawan Tribun Manado Aldi Ponge
TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM-Pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di penghujung 2012 menuai sorotan warga.
Tokoh Pemuda Boltim, Rustaman Paputungan menyoroti keberangkatan para wakil rakyat tersebut
Alasan
ke Jakarta. Pasalnya, keberangkatan tersebut terkesan hanya cara untuk
menghabiskan sisa anggaran 2012. "Aneh, seluruh anggota dewan di 3
komisi DPRD Boltim serentak berangkat ke Jakarta.Ada apa ini?," kata
Rustaman, pada Rabu (19/12)
Dia malah menduga kunker tersebut adalah kado akhir tahun pemkab atas persetujuan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 baru-baru ini. Katanya, sudah jadi rahasia umum adanya permufakatan antara legislastif dan eksekutif dalam pembahasan anggaran.
"Keberangkatan ini berbading terbalik dengan pernyataan mereka (Dewan) bahwa anggaran penjalanan dinas eksekutif dan legislatif dipangkas. Kenyataannya belum seminggu mereka telah 2 kali lakukan kunjungan kerja pasca penetetapan APBD," jelas Rustaman.
Tak hanya Rustaman, tokoh pemudah lainnya, Modrik Mamonto malah menyindir anggota dewan Boltim untuk pindah kantor ke Bandara Sam Ratulangi untuk mempermudah mereka melakukan kunjungan kerja. "Dewan khan mau pindah kantor. Baiknya pindah ke Bandara saja," sindir Modrik.
Sekretaris DPRD Boltim, Arsyad Mamonto saat dikonfirmasi membenarkan keberangkatan para anggota dewan tersebut. Dia mengatakan keberangkatan dalam rangkah konsultasi ke beberapa kementerian. "Iya 3 Komisi berangkat semua. Hari Senin (17/12) mereka ke Kemendagri. Kalau ibu ketua Dewan berangkat belakangan bersama Bupati karena ada undangan acara," jelasnya.
Dia mengatakan tujuan kunker para anggota dewan tersebut untuk berkonsultasi terkait upaya pengadaan perumahan umum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Masalah Transmigrasi dan persoalan upaya pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. (Ald)