Transportasi
Warga Minta Pemerintah Tetapkan Tarif Bentor
Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Hubkominfo) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) diminta menetapkan tarif resmi angkuta
Penulis: Aldi Ponge | Editor: Andrew_Pattymahu
Laporan Wartawan Tribun Manado Aldi Ponge
TRIBUNMANADO.CO.ID,BOLTIM-Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Hubkominfo) Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) diminta menetapkan tarif resmi angkutan.
Tampak kesal diwajah wanita bernama lengkap Arny Ayongi (33) warga Boltim saat mendatangi Puskesmas Kotabunan. Dia mengaku baru saja bertengkar dengan pengemudi becak motor (Bentor). Pertengkaran keduannya bermula saat sang sopir meminta tarif angkutan bentor diluar dugaannya. "Masakkan saya dan suami dari Tutuyan ke Kotabunan diminta Rp 40 ribu," ungkap Arny ditemui Tribun Manado, Senin (18/11)
Padahal menurut Arny jarak antara Tutuyan-Kotabunan hanya beberapa kilometer saya. Namun tarif yang dikenakkan tidak sesuai jarak yang ditempuh. Katanya, tarif yang diminta sang sopir tidak masuk akal. "Saya bayar dua puluh ribu saja, Saya bilang saya tidak punya uang. Dia mau ambil atau tidak terserah dia," katanya.
Dia menceritakan memang saat dia bersama sang suami menaiki bentor tidak menanyakan tarif karena diketahunnya tidak semahal itu. Wanita yang sehari-hari menetap di Kotamobagu ini pun membandingan tarif angkutan di Boltim dan Kotamobagu yang terlampau jauh. "Kalau tarif di Kotambagu mereka disana hanya minta Rp 6 ribu," ungkap Arny.
Arny meminta pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini. Pasalnya dia mendengar dari sanak saudaranya banyak pengemudi bentor memasang tarif dengan sewenang-wenangnya." Pemerintah harus segera menyikapi ini dengan menetapkan tarif resmi agar mereka (sopir) tidak sewenang-wenang," pintahnya.
Kepala Dinhubkominfo Boltim, Hidayat Mokoginta mengaku pihaknya belum bisa menetapkan tarif angkutan di Boltim. Bukan apa-apa, alasanya hanya karena Boltim daerha baru dan bentor satu-satunya transportasi andalan di Boltim. "Tarif angkutan masih menggunakan tarif angkutan yang ditetapkan kabupaten induk," ungkap Hidayat.
Hidayat mengaku tidak bisa berbuat banyak termasuk permintaan warga untuk membuat terminal di ibukota kabupaten tersebut. Dia malah membandingkan belum beroperasinya pasar Tutuyan. "Pasar saja tidak dipakai bagaimana mau buat terminal, siapa yang akan masuk. Apa taksi gelap saya suruh parkir di dalam terminal?," tutur Hidayat dengan nada kesal. (ald)