Semoga Bukan Sandiwara Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO ‑ Belanja pos dewan di DPRD Sulut dari Rp 65 miliar oleh Pemrov Sulut akan ditambahi Rp 10 miliar menjadi Rp 75 miliar pada APBD 2013, karena ada tambahan pendapatan. Namun penambahan tersebut ditolak oleh DPRD Sulut saat rapat Badan Anggaran beberapa waktu lalu dan penolakan tersebut karena beberapa alasan dan dialihkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, Rabu (14/11/2012).

Menanggapi hal ini Dr Ferry Liando Dosen, Ilmu Politik dan Pemerintahan Unsrat berharap ini bukanlah sandiwara politik. Menurutnya informasi tentang penolakan anggota dewan atas tambahan Rp 10 miliar cukup mengagetkan. Biasanya di mana-mana bila ada yang tambahan uang pasti diterima dengan senang hati, bahkan bila perlu bisa ditambah lagi.

"Saya bersyukur karena ternyata DPRD (legislator) masih punya hati. DPRD Provinsi Sulut itu biasanya menjadi pusat acuan bagi kabupaten kota, ibarat kakak akan menjadi contoh bagi adik-adiknya. Saya harap harap DPRD kabupaten kota bisa mengambil contoh ini," ujarnya.

Namun ia berharap sikap DPRD ini harus benar-benar tulus, bukan karena sandiwara politik. Sebuah sikap pura-pura yang ternyata punya maksud lain di belakangnya layaknya udang dibalik batu bukanlah cermin wakil rakyat yang berhati mulia. Belakangan ini secara tiba banyak muncul orang-orang baik, senyum yang ramah, kepedulian dan beberapa lembar materi. Terlihat jelas sumbangan-sumbangan dibagikan oleh para legislator di berbagai tempat. "Jangan-jangan ujung-ujungnya tercetak tebal namun tersamar, kepentingan politik untuk mendapatkan suara rakyat di Pilkada. APBD 2013 ini direalisasikan mendekati pemilu 2014. Jangan sampai kebijakan ini sebagai upaya menghapus noda-noda politik sebelumnya, sehingga publik bisa menerima mereka lagi di pemilu 2014," imbuhnya.

Liando kemudian mengajukan pertanyaan kritis. Kenapa hal itu tidak diperjuangkan sejak dulu, tapi kenapa baru diperjuangkan justru ketika mendekati pemilu? Maka hal ini bisa menjadi bahan perenungan. Meski demikian terlepas dari dugaan tersebut langkah ini merupakan hal yang positif dan perlu dipupuk bahkan bila perlu akan menjadi catatan abadi dan menjadi acuan bagi kebijakan-kebijakan ke depan. Kebijakan yang bukan hanya bertujuan untuk mengisi pundi-pundi kosong kekayaan atau perut-perut lapar akan harta namun kebijakan yang murni untuk kepentingan rakyat.

Tetapi perlu juga dievaluasi soal penggunaan atau peralihan dana tersebut. Bila untuk infrastruktur, infrastruktur yang bagus adalah infrastruktur yang dibangun dengan tujuan merangsang investor masuk. Dampaknya akan menyerat tenaga kerja dan bisa menekan angka pengangguran, meningkatkan PAD dan lain-lain. Jumlah fantastis pengangguran di Sulut berada di angka 112 ribu usia kerja. Ini perlu dijadikan perhatian yang serius karena beberapa konflik horisontal yang kian melebar tak lepas dari tingkat frustasi masyarakat akibat himpitan ekonomi.

"Nah penyediaan Infrastruktur seperti inilah yang nantinya bisa mendorong kinerja pemerintah memberikan pelayanan publik yang maksimal. Selama ini, satu penyebab buruknya pelayanan publik oleh pemerintah diakibatkan pula karena buruknya infrastruktur," kata dia. Infrastruktur yang buruk menurutnya membuat investor juga enggan masuk, berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki inisiatif untuk membangun infrastruktur yang memadai demi berkembangnya roda perekonomian bangsa.