Welty Desak Pemkab Evaluasi Kinerja Pejabat di Bolmong

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Banyaknya pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang tersangkut kasus hukum, mendapat perhatian dari dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten tersebut, FPAN dan FPDIP.

Dua fraksi dari partai pengusung Salihi Mokodongan dan Yanni R Tuuk pada Pemilukada 2010 lalu, minta agar dua top eksekutif Pemkab Bolmong melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Evaluasi juga termasuk kepada pejabat yang tersangkut kasus hukum.

"Kami dari fraksi PAN meminta bupati dan wakil melakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja para pejabat di seluruh lingkup kerja Pemkab Bolmong," ujar anggota FPAN Suardi Baderan saat bersua Tribun Manado di Kantor DPRD Bolmong, Kamis (8/11/2012).

Dikatakan, evaluasi tersebut tentu mempunyai konsekwensi. Menurutnya, bila memang berkinerja buruk maka layak pejabat tersebut mendapat mutasi atau jabatannya digeser. Khusus kepada para pejabat yang tersangkut kasus hukum, kata Suardi, azas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

Pernyataan lebih tegas disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Welty Komaling. Menurutnya, bukan berarti tidak memandang azas praduga tak bersalah, pejabat yang sudah menjadi tersangka selayaknya diganti. Hal ini menyangkut konsentrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maka sudah harus dilakukan pergantian agar pelayanan kepada masyarakat maksimal. Fokus terhadap pekerjaan kan menjadi terbelah," ujar Welty.