DPRD
Sekprov Sulut Bantah Kampanye di Minahasa
Bisa jadi ke depan keputusan‑keputusan kita bisa mubazir bisa iya bisa tidak.
Penulis: | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO ‑ Ketua DPRD Sulut Pdt Meiva Salindeho marah. Rapat Badan Anggaran (Banggar) memanas lantaran Tim TAPD Sulut yang digawangi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan tidak membenahi PPAS yang seharusnya sesuai dengan keputusan sebelumnya, Kamis (8/11/2012) pukul 12.50 Wita, di Ruang Rapat I DPRD Sulut.
Anggaran pos polisi di lokasi perbatasan belum dimasukkan juga beberapa anggaran di SKPD lainnya. "Kalau tak dimasukkan itu pelecehan itu keputusan badan anggaran rapat tertinggi. Bisa jadi ke depan keputusan‑keputusan kita bisa mubazir bisa iya bisa tidak," ujarnya.
Meiva tampak geram ia menilai ada perbedaan yang menyolok antara DPRD di Sulut dengan DPRD di wilayah lain. Kalau di wilayah lain justru eksekutif yang mengejar‑ngejar legislatif kalau di Sulut justru sebaliknya. "Trus terang saya sedih, membahas anggaran untuk kepentingan Sulut tapi seperti ini. Tolong kami dihargai, kami sudah rapat Banmus 4 kali dan harus menjadwalkan ulang kalau mundur‑mundur seperti ini bagaimana," jelas dia.
Menurutnya pos‑pos polisi itu keputusan banggar dan ia mengaku tersinggung dengan tidak dimasukkannya keputusan tersebut merupakan pelanggaran karena merupakan keputusan resmi. "Kecuali ada kebijakan kalau digeser. Kenapa kami tak mendapatkan PPAS. Saya sudah berikan kesempatan malah 3 minggu agar dapat perubahan," kata Meiva.
Bukan hanya Meiva, sejumlah anggota dewan juga menyatakan kekecewaannya. Farid Luama misalnya ia yang pertama kali protes karena PPAS yang akan dibahas tak ada bedanya dengan sebelum ada penetapan KUA, padahal sudah ada penetapannya. Farid menyoroti tentang anggaran untuk tambahan pos polisi mengingat kejadian kerusuhan seperti di Imandi.
Hal senada juga disampaikan oleh Netty Agnes Pantouw, Herry Tombeng dan Jhon Dumais. Dumais bahkan menyarankan agar rapat PPAS ditunda.
Menanggapi hal ini Sekprov Sulut meminta maaf. Menurutnya ketidaklengkapan karena dinamika kerja yang padat. Ia mengakui setelah diteliti pos polisi beberapa daerah rawan belum terakomodir.
Meski demikian ia berjanji akan segera mengoordinir anak buahnya untuk segera memasukkan keputusan sebelumnya. Ia janjikan malam ini semua berkas untuk pembahasan keesokan harinya akan diberikan sehingga pembahasan yang diskors dan akan dilanjutkan pada Jumat (9/11) bisa terlaksana dengan baik.
Menanggapi soal pernyataan seorang anggota dewan yang menyatakan keteledoran PPAS yang dibahas karena kesibukan SKPD provinsi untuk melakukan kegiatan menunjang kemenangan seorang pasangan calon di Minahasa.
"Saya sudah menjelaskan pada semua bahwa PNS harus netral," ujarnya. Ia membantah telah ada kampanye oleh sejumlah PNS pemprov di Minahasa. Menurutnya tidak adanya perubahan berkas untuk pembahasan PPAS karena ia dan timnya sibuk melakukan kegiatan di pusat terkait RTRW dan kegiatan penting lainnya di Jakarta dan Bogor.
Ketika ditanya bagaimana perasaannya tadi dimarahi Ketua DPRD Sulut ia hanya tersenyum dan bilang,"Itu seninya".
