Komisi VI DPR Datang, Bupati Boltim Minta Pasar Tradisional

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar hadir dalam rapat kerja kepala Daerah Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di aula Mapaluse, kantor Gubernur Sulut, Selasa (6/11/2012 )

Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Sulut, SH Sarundajang dan  Ketua Komisi VI, Arya Bima merupakan kunjungan kerja dengan Komisi yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala daerah di Sulut dan pimpinan BUMN-BUMN yang ada di Sulut.

Gubernur Sulut dalam sambutan pembukaan menyampaikan agar Komisi VI bisa memperhatikan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengembangan usaha di daerah-daerah baru di Sulut.

"Bagaimana kita mencari solusi mengatasi kelangkaan BBM di kepulauan dan juga membantu pengembangan usaha-usaha kecil menengah dan pasar, terutama di daerah pemekaran," pintah Sarundajang.

Bupati Boltim, Sehan Landjar menyampaikan Komisi VI yang bermitra dengan kementerian terkait agar bisa membantu pengembangan pasar tradisional di Boltim, khususnya untuk sentra pasar hortikultura.

Pun halnya dengan sarana pendukung sektor pertanian, di Boltim sering mengalami kelangkaan pupuk, sehingga bagaimana mencari solusi mengatasi hal tersebut.

"Kami saat ini memprioritaskan pengembangan pasar tradisional, hal ini mengingat Boltim merupakan daerah hortikultura besar di sulut. Sehingga kami meminta bantuan dana untuk memindahkankan sentra pasar hortikultura Modayag dan pasar penyangga Kotabunan. Kami sudah mendapatkan bantuan sekira 5 miliar dari pemerintah pusat namun ini belumlah cukup karena kami butuh sekira 20 Miliar untuk relokasi dua pasar yakni pasar Modayag dan Kotabunan termasuk pembebasan lahannya," ujar Landjar dalam rapat tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Komisi VI Arya Bima  meminta departemen perdagangan segera menindaklanjuti hal ini, dia juga minta kepala daerah bisa mempresentasikan (pengembangan pasar). Kalau untuk kemakmuran masyarakat maka harus prioritaskan.

"Untuk pengembangan pasar kami minta departemen perdagangan untuk menindaklanjuti. Kelapa daerah juga saya minta agar bisa mempresentasikan permintaan (pengembangan pasar tradisional). Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat maka harus dilanjuti. Pupuk Kaltim juga supaya membantu kabupaten untuk membentuk disitributor pupuk di wilayahnya,"ujar Arya Bima kepada Dirjen departemen perdagangan dan Dirjen Kementerian BUMN yang datang bersama-sama rombongan Komisi VI. (*)