Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bitung

Tatanude: Saya tidak Menerima Fee

Adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum DPR RI terhadap Badan usaha milik negara (BMUN),

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: Andrew_Pattymahu

Laporan Wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum DPR RI terhadap Badan usaha milik negara (BMUN), sangat disesalkan oleh sesama anggota DPR yang ada didaerah.

Seperti yang diutarakan Ketua komis A Victor Tatanude ketika diwawancara Tribun Manado diruang kerjanya, Rabu (31/10). "Sangat tidak etis dan memalukan kalau ada anggota DPR di Republik ini yang melakukan hal seperti itu," kata Tatanude. Menurut politis PDIP ini, perbuatan tersebut secara tidak langsung mencoreng wajah wakil rakyat, yang notabennya merupakan perpanjangan rakyat yang memiliki melakukan pemerasan. "Itu perbuatan yang tidak baik dan tidak mendidik," tambahnya.

Saat dimintai keterangannya, apakah dirinya pernah dan sering melakukan pemerasan terhadap perusahaan di Bitung secara tegas dan lantang mengatakan tidak. "Tidak ada cerita itu menerima pemberian dan meminta-minta fee dari perusahaan," tegasnya.

Menurutnya yang namanya Victro Tatanude jika ada yang memberi seperti tidak akan menerima. "Karena saya sebagai anggota dewan bertugas sebagai mana yang telah dialamatkan pada saya. Esy going saja dengan pekerjaan," tuturnya. Dia pun mengibaratkan jika ada anggota DPRD Bitung yang meminta dan menerima pemberian fee dari perusahaan seperti orang yang 'nyambi'.

"Itukan sama saja dengan nyambi, kan sudah ada gaji sebagai anggota dewan kenapa mau nyambi lagi diperusahaan," tandasnya. Terpisah Sekretaris daerah Kota (sekdako) Bitung Edison Humiang mengatakan, untuk para ivestor dan penguhasa yang beraktifitas di Kota Bitung akan diberikan peluang sebesar-besarnya. "Kami pemko Bitung memberikan peluang untuk investasi masuk agar lebih berkembang," kata Humiang kepada Tribun Manado Rabu (31/10).

Menurut Humiang keberadaan perusahaan dan investasi yang akan menanamkan modal di Bitung menjadi tanggung jawab penuh pemko Bitung. "Kami eksekutif dan legislatif bertanggung jawab atas keberadaan perusahaan di Bitung. Jika tidak seperti itu ivestor dan pengusaha akan merugikan daerah," kata dia.

Adapun kemudahan-kemudahan yang diberikan pemko Bitung untuk para pengusaha dan investor yang akan menanamkan modal di Bitung meliputi berbagai aspek. "Seperti dalam pengurusan izin, jika mereka lengkap berkas-berkasnnya satu hari sudah bisa kami keluarkan izin," tuturnya.

Selain izin, ketersediaan lahan untuk dibangun perusahan menjadi prioritas pemko Bitung untuk mendirikan perusahan dan peluang investasi. "Kalau ada yang memerlukan lahan kami bisa menyediakan," tandasnya.(crz)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved