HUT TNI

DPRD Minut Gelar Paripurna LPJ Pemeriksaan BPK RI

Sidang kali ini membahas tentang pembentukan Laporan Panitia Kerja (LPJ) terkait dengan laporan pemeriksaan BPK RI

Laporan Wartawan Tribun Manado Susanty Otodu

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Pemerintah eksekutif dan legislatif Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar sidang paripurna usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke 67, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut, Jumat (5/10).

Sidang kali ini membahas tentang pembentukan Laporan Panitia Kerja (LPJ) terkait dengan laporan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Minut tahun 2011. Dalam sidang Ketua Panitia Kerja (Panja) Herman Papia dan Wakil Ketua Fransiska Tuwaidan melaporkan hasil pemeriksaan BPK.

Dalam laporannya, Panja mengungkapkan penyelasan terhadap sikap oknum-oknum tertentu yang ada di SKPD yang terkesan masa bodoh atau tak peduli. Sebab beberapa pokok pembahasan harus dibahas bersama Kepala Dinas (Kadis) beserta jajarannya. Tetapi ketika diundang yang datang hanyalah perwakilan, bahakn orang yang tak paham dengan pokok materi pembahasan.

Hasil yang diperoleh oleh Panja, sedikitnya ada 15 item yang bermasalah ditemukan oleh BPK dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Pemkab. Hasil-hasil tersebut merupakan anggaran yang terjadi pada 2011.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos meminta agar 15 temuan BPK harus disempurnakan oleh dinas-dinas terkait. Sedangkan dari Fraksi Golkar yang dikoordinasi oleh Denny Wowiling mengatakan dari 15 item, ada 10 item prioritas utama yang harus diperbaiki.

Diantaranya skala prioritas jalan Kolongan Tatempangan menuju Paniki Atas yang kondisinya saat ini rusak parah serta ketegasan Bupati ketika akan melakukan roling terhadap SKPD yang bermasalah.

Dalam sidang Partai Golkar juga menyampaikan beberapa contoh yang wajib dicontoh. Diantaranya sikap Sekda Minut yang sangat kooperatif dalam setiap undangan dari pihak DPRD Minut. Begitupula tindakan penegakan disiplin dan korupsi waktu yang marak dilakukan oleh oknum-oknum dikalangan PNS.

Untuk Fraksi Tumetenden secara tegas meminta kepada Bupati Minut agar segera membentuk panitia khusus untuk menangan permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan pertambangan. Permasalahan tentang aset Pemkab Minut dan masih banyak permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat Minut

Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved