Minahasa Utara
Sikapi Disclaimer DPRD Minut Bentuk Panja
Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kedua kalinya dan menyatakan opini disclaimer
Laporan Wartawan Tribun Manado Susanty Otodu
TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kedua kalinya dan menyatakan opini disclaimer terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi bahan evaluasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut. Oleh sebab itu dengan segera DPRD Minut membentuk Tim Panitia Kerja (Panja)
Pembentukan Panja langsung ditunjukkan dengan keseriusan bekerja. Namun pada hari kedua bekerja Tim Panja harus menerima kekecewaan. Kekecewaan disebabkan karena sejak awal rapat bersama pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang tidak hadir dengan alasan yang tak pasti.
Keadaan rapat lebih memprihatinkan ketika para Bendahara SKPD ikut-ikutan tak hadir. Sehingga hal ini membuktikan bahwa temuan BPK yang melahirkan Opini Disclaimer, tak salah lagi karena kurangnya memperoleh informasi.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Herman Papia mengatakan ketidakhadiran tokoh-tokoh SKPD terutama Bendahara menjadikan rapat Tim Panja tersendat. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait sebagian besar tidak ada rasa tanggungjawab dan keseriusan terhadap opini disclaimer yang diperoleh selama dua tahun berturut-turut.
"SKPD dan Bendahara tidak hadir, rapat Panja jadi tersendat. Ini jadi cermin bahwa tidak ada keseriusan dan rasa tanggungjawab atas opini Disclaimer yang sudah kali menghantam roda pemerintahan Kabupaten Minut,"ujar Papia.
Lanjut Papia bahwa memang banyak temuan-temuan yang tidak jelas, seperti rekening dan laporan keuangan yang tak jelas penyebab disclaimer. Oleh sebab itu sangat diperlukan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait. Ia mengungkapkan jika seandainya opini disclaimer tidak berimbas terhadap DPRD Minut, pihak dewan pun tak ingin berlelah untuk kerja. Apalagi
Wakil Ketua Panja Fransiska Magdalena Tuwaidan, melalui rapat Panja sempat mempertanyakan status pajak terhadap hotel dan beberapa resort yang sempat menunggak. Etha biasa ia disapa mengimbau agar pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil sikap terhadap pemilik-pemilik usaha untuk bisa mengikuti prosedur yang telah diatur.
"Kita harus lebih menyikapi agar kedepan nanti Minut yang sama-sama kita cintai ini tidak lagi memperoleh opini Disclaimer. Oleh sebab itu kami fokus dulu dengan rapat Panja dan diperkirakan minggu depan rapat selasai, dua minggu depanlah mudah-mudahan sudah ada titik terangnya," jelas wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha. (nty)