Kunker DPRD Manado Habiskan Rp 200 Juta

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO-Kantor DPRD Kota Manado kembali sepi, Juma kemarin. Hampir semua anggota DPR mengadakan kunjungan kerja ke luar daerah. Yang ada hanya staf DPRD dengan kesibukan mereka masing-masing. Beberapa bahkan bekerja bakti untuk membersihkan ruangannya.

Stephen Nangoy, Kepala Bagian Humas DPRD Kota Manado kepada Tribun Manado mengatakan kunjungan kerja itu merupakan kunjungan kerja pansus. Pansus yang dibentuk ialah pansus reklame, pansus bangunan gedung, pansus  perda, pansus tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pansus PD Pasar. Hanya ia tidak tahu persis di mana kunjungan kerja itu akan dilaksanakan. "Saya tidak tahu persis coba tanya langsung di bagian umum,"tutur Stephen

Stery, Kepala Bagian Umum DPRD Kota Manado kemudian mengkonfirmasi daerah keberangkatan anggota dewan itu. Ia mengaku hanya mengetahui Jakarta merupakan tempat kunjungan kerja para anggota dewan itu. Hanya ia tidak tahu persis daerah mana di Jakarta yang menjadi tempat kunjungan para wakil rakyat itu.

Telly Pinasang, Kepala Bagian Keuangan mengatakan besaran uang yang akan diterima para wakil rakyat tergantung pada pertanggungjawaban yang akan di berikan anggota dewan ketika mereka kembali dari kunjungan kerja. Ia mengaku sistem yang dipakai ialah sistem panjar. Artinya, mereka diberi uang dengan jumlah tertentu untuk biaya pergi dan uang akomodasi selama mereka berada di tempat kunjungan kerja. "Kami memberikan uang Rp 5 juta per orang sebelum keberangkatan. Mereka yang harusnya berangkat ada 40 orang. Setelah mereka berangkat mereka kemudian akan membuat laporan pertanggungjawaban dan jika lebih maka akan dibuat pengembalian berdasarkan laporan pertanggungjawaban itu,"tutur Telly

Paul Sualang, Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-undangan Kota Manado mengatakan untuk saat ini pansus dibagi menjadi lima. Masing-masing pansus memiliki delapan orang anggota dewan. Menurutnya, semua diberikan biaya keberangkatan. "Mereka yang tidak berangkat tidak diberi uang. Ada aturan keras yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban harus jelas agar agar opini baik bisa diberikan kepada pemerintah daerah,"tutur Paul

Menurut Paul, draf ranperda harus disertai naskah akademik. Naskah akademik itu harus dipelajari. Studi banding diperlukan untuk melihat apa yang telah dibuat oleh daerah lain. Dengan ada perbandingan DPR memiliki bahan sosialisasi ke masyarakat. Kunjungan kerja pansus itu sangat penting karena DPR menginginkan produk undang-undang yang dibentu itu bisa  diterima oleh masyarakat. "Kita mengadakan studi banding untuk melihat kecocokan. Jika daerah itu cocok dalam pelaksanaan perda, maka pasti kita akan mengikuti daerah itu. Apalagi jika daerah itu memiliki banyak kesamaan dengan daerah kita,"tutur Paul

Dengan studi banding, bagi Paul anggota pansus dapat melihat adanya kelemahan, kendala dalam  pelaksanaan di daerah yang menjadi tujuan studi banding itu. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat. Dewan menurutnya juga tidak kesulitan dalam menanyakan adanya kelemahan dan hal yang penting lain di daerah yang dituju. "Mereka sudah mempunyai questioner untuk itu. Memang secara eksplisit tidak punya dasar hukum di masyarakat. Tapi kegiatan ini sangat penting,"kata Paul

Sementara itu ketika teman-teman anggota dewan sedang sibuk dengan kunjungan kerja, sikap berbeda diberikan oleh ketiga anggota dewan asal fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu James Karinda, Richard Sualang dan Tony Rawung. Mereka lebih berkonsentrasi ke persiapan pendaftaran Kartu Tanda Anggota partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado. Menurut Tony, mereka telah mengutus satu anggota partai ke tempat kunjungan kerja. "Kami bisa mendengar hasilnya saja. Tidak perlu ke tempat kunjungan kerja. Menurut saya yang paling penting ialah keoentingan partai,"ujar Tony

Menurut Tony, kepentingan partai ialah kepentingan rakyat. PDI-P selalu kritis termasuk harus memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tony menyanggah jika kepentingan kunjungan kerja tidak penting. "Hanya memang kami ingin segera merampungkan pendaftaran. Kami ingin menunjukkan bahwa PDI-P ialah partai yang taat aturan,"kata Tony. (dma)