Hukum

Pulau Gambar dan Pulau Gili Nanggu Dijual di Internet

Laman www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan dua pulau di Indonesia

Editor:
Pulau Gambar dan Pulau Gili Nanggu Dijual di Internet
www.privatesislandonline.com
Pulau Gili Nanggu
TRIBUNMANADO.CO.ID,JAKARTA - Laman www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan dua pulau di Indonesia, yakni Pulau Gambar dan Pulau Gili Nanggu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi dan klarifikasi, atas proses sewa-menyewa Pulau Gili Nangu dan Pulau Gambar.

Sharif menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak membenarkan adanya praktik jual beli pulau.

Dalam UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pemerintah tidak mengenal istilah penjualan pulau.

Izin pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan, bisa diberikan kepada perseorangan atau badan hukum, berdasarkan hukum Indonesia serta masyarakat adat setempat.

"Tentunya, perizinan yang diberikan kepada pihak swasta terhadap pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan menggandeng masyarakat setempat (adat) dalam melakukan pengelolaan perairan pesisir secara arif," ujarnya.

Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan bersinergi, terhadap berbagai perencanaan sektoral, agar tumpang tindihnya pengelolaan, konflik pemanfaatan, dan kewenangan dapat terhindari.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-ulau Kecil KKP Sudirman Saad menambahkan, pemanfaatan pulau kecil dan perairan sekitarnya harus dikelola secara berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem, tetap menjaga keanekaragaman hayati, kekhasan dan keaslian nilai budaya, serta berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pun demikian, pemanfaatan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis sebagai sabuk ekonomi (economic belt) dan sabuk pengaman (security belt).

"Pemanfaatan pulau lebih diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, budidaya, pariwisata, usaha perikanan lestari, serta peternakan dan perkebunan. Prinsipnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil," jelasnya, Kamis (6/9/2012).

Indonesia, paparnya, hingga kini telah memberi nama, dan telah dilaporkan ke PBB sebanyak 13.466 pulau.

Pada  prinsipnya, tutur Sudirman, tidak ada jual beli yang dibolehkan atas pulau-pulau kecil. Itu merujuk pada UU 27/2007 sebagai dasar dari pengelolaan pesisir.

Juga, ada regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Menteri (Permen) 20 Tahun 2008 tentang Pemanfataan dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved