Soal Konflik di Sampang, Kapolri Dinilai Terlalu Bersikap Pragmatis

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Relokasi kelompok minoritas keagamaan dinilai sebagai bentuk penyelesaian pragmatis yang tidak menyelesaikan akar masalah dari konflik yang selama ini terjadi yaitu intoleransi di tengah masyarakat, kriminalisasi keyakinan, dan pengabaian negara terhadap hak setiap warga untuk bebas beragama.

Hal itu dikatakan Hendardi Ketua Badan Pengurus Setara Institute di Jakarta, Selasa ( 4/9/2012 ), ketika dimintai tanggapan pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR. (Baca: Kapolri: Paling Gampang, Relokasi Syiah dari Sampang)

Ketika itu, Kapolri menilai sebaiknya kelompok minoritas Syiah di relokasi dari Desa Karang Gayam untuk menghentikan konflik. Bahkan, Kapolri ragu hasil kunjungan Komisi III ke Sampang bahwa kelompok Syiah menolak direlokasi. Menurut Kapolri, ada pihak-pihak yang ingin agar konflik terus berlanjut di Sampang.

Hendardi menilai, jika pemerintah memutuskan untuk merelokasi kelompok Syiah dari Sampang akan menjadi preseden buruk yang bisa direplikasi di banyak tempat sebagai modus penyelesaian konflik.

"Karena tidak menyelesaikan tiga masalah dasar di atas, maka tidak ada jaminan bahwa relokasi kelompok minoritas akan membebaskan mereka dari ancaman kekerasan," pungkas Hendardi.

Seperti diberitakan, sekitar 250 orang dari kelompok Syiah diungsikan ke gelanggang olahraga di Sampang setelah permukiman mereka dibakar massa. Belum ada kepastian mengenai lokasi tempat tinggal mereka selanjutnya.(*)