Mewo : Akan Memanas di Kemudian Hari

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewo mengatakan tidak jadi pengunduran diri Wakil Bupati Boltim Medy Lensun tidak berarti hubungannya dengan Bupati Sehan Landjar akan membaik, hal ini karena sepanjang tidak ada kemauan dari mereka berdua untuk membangun kembali hubungan harmonis, komunikasi tidak akan terjalin.

"Malahan saya kuatirkan ini akan menjadi bara api ygan semakin panas," ujarnya, Selasa (4/9/2012).

Fenomena ini memang sering terjadi di Indonesia, banyak pasangan bupati dan wakil yang hanya memiliki hubungan harmonis diawal periode pemerintahan. Setelah melewati masa "bulan madu", hubungan akan mulai retak karena disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepentingan, sikap, serta komitmen bersama.

Hal ini bisa terjadi karena pada umumnya pasangan calon kepala daerah ketika bersepakat untuk maju bersama hanya memikirkan potensi perolehan suara, seperti massa dan uang. Mereka tidak memikirkan potensi untuk bisa cocok bekerjasama dan memiliki komitmen yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, akibatnya saling klaim siapa paling  berjasa pun terjadi.

Inilah akar permasalahannya yang dibutuhkan sekarang ini adalah jiwa kenegarawanan dari bupati ataupun wakil bupati untuk melihat kepentingan rakyatnya sebagai hal utama.

"Mereka harus mau melepaskan ego politik untuk kepentingan rakyat. Kalau hal ini tidak dimiliki oleh bupati ataupun wakil, saya pesimis pemerintahan di Boltim akan berhasil," katanya Ardiles.

Selain itu, perseteruan antara bupati dan wakil sudah menjadi konsumsi publik saat ini, sehingga muncul banyak asumsi dan interpretasi yg belum tentu valid.

Kedua pemimpin ini perlu segera memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya, bukan hanya melakukan sebuah politik pencitraan semata. Ruang-ruangan komunikasi politik harus secepanya dibuka untuk menghindari perseteruan yang dapat mengarah ke fisik, karena hal ini akan sangat mengorbankan masyarakat.

Ruang-ruang ini dapat dibuka oleh berbagai pihak, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, partai pengusung, maupun gubernur serta pemprov dalam kapsitas tugasnya.