Hukum

Kepala Lingkungan Jadi Terdakwa Penyerobotan Tanah

Kepala Lingkungan Dua, Kelurahan Saronsong Dua, Kecamatan Airmadidi Hendrik Tambaru kini menjadi terdakwa

Editor:
Laporan Wartawan Tribun Manado Susanty Otodu

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Kepala Lingkungan Dua, Kelurahan Saronsong Dua, Kecamatan Airmadidi Hendrik Tambaru kini menjadi terdakwa atas kasus penyerobotan tanah yang dibangun sebagai sarana fasilitas jalan umum. Pembangunan jalan tersebut dikerjakan atas perintah Bupati kepada Lurah Saronsong melalui Program Nasional Pemerintah Mandiri (PNPM) belum lama ini.

Masyarakat Adat Soronsong Dua, Stenly Lengkong mengatakan kejadian berawal dari laporan Dr Stenli Musa di Polres Minut atas kasus penyerobotan tanah yang berukuran sekitar 1,5 meter kali 20 meter. Dr Stenli sebagai pelapor mengklaim bahwa sebagian tanah dengan ukuran tersebut adalah milik pribadi yang telah dibelinya.

Dikawasan yang diklaim tersebut tersedia tempat pemandian umum yang telah digunakan warga setempat semenjak tahun 1953. Keberadaan tanah tersebut diketahui warga setempat merupakan hibah dari Keluarga Mantiri untuk warga yang sering menggunakan air dilokasi tersebut.

"Ini awalnya hanya jalan setapak menuju tempat pemandian umum, dengan jarak hampir 100 meter. Sbagian tanah yang dijadikan jalan adalah hibah dari  warga untuk pelebaran jalan. Termasuk diujungnya yang ada tempat pemandia umum adalah hibah dari Bapak Mantiri," jelas Stenly pada Tribun Manado, Senin (3/9).

"Lebar jalan sekarang sekitar empat meter. Sekitar 20 meter diujung jalan sampai dengan tempat pemandian umum dengan lebar 1,5 meter diklaim sebagai tanah pribadi. Padahal itu tanah hibah dan kami masyarakat adat tahu persis wilayah ini sejak dulu," tambahnya.

Warga yang tidak menerima pun mengambil langkah aksi dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Utara (DPRD Minut) dan Pengadilan Negeri Airmadidi. Langkah tersebut sebagai bentuk pengaduan atas proses hukum yang dinilai cacat.

Pasalnya jalan yang dijadikan konflik telah diresmikan secara langsung oleh Bupati Minut, Sompie Singal dan Lurah Saronsong Dua dengan bukti penandatangan batu prasasti di sekitar wilayah lahan sengketa. Maka dari segi tanggung jawab warga menilai adalah kewenangan Bupati dan Lurah.

Noris selaku Koordinator Lapangan menambahkan selain itu ada kejanggalan dari proses hukum terhadap Tambaru. Pihak Kejaksaan pada pemeriksaan pertama tidak didahului dengan surat panggilan. Tambaru yang ketika itu sedang bertugas di Kantor Lurah tiba-tiba dijemput oleh Tim dari Kejaksaan untuk diperiksa.

Selanjutnya ada surat masuk dari Kejaksaan pada Jumat (31/9) sore yang merupakan surat panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan status sebagai terdakwa yang dijadwalkan pada Senin (3/9) siang kemarin.

"Ini jelas-jelas aneh, tiba-tiba kepala lingkungan dijadikan terdakwa tanpa ada persiapan seperti menyediakan pengacara. Makanya kita lakukan aspirasi ke DPRD dan PN meminta agar sidang hari ini (kemarin) ditunda untuk melakukan persiapan seperti mencari pengacara," tambah Noris.

Permintaan penundaan sidang pun akhirnya dipenuhi karena ketidakhadiran Majelis Hakim. Dan Noris menambahkan bahwa terkait kasus ini warga Lingkungan Dua, Kelurahan Sarionsong Dua, akan terus mengawal dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Sedangkan pihak DPRD Minut menyatakan akan turut mendukung proses hukumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Kita tidak bisa mengintervensi Pengadilan Negeri. Jadi kami hanya akan mendukung agar kiranya ikuti saja proses hukum yang sudah berjalan," jelas Denny Wowiling selaku Ketua Komisi A DPRD Minut usai pertemuan di PN Airmadidi.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved