Pemprov Sulut: Pemetaan Tapal Batas Selalu Libatkan Warga

TRIBUNMANAD.CO.ID, BITUNG - Tim penyelesaian masalah tapal batas antara Kota Bitung dan Kabupaten Minut, menepis pernyataan sejumlah warga yang menyatakan jika pemetaan wilayah hingga dikeluarkan keputusan tanpa melibatkan warga setempat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Noldy Tuera Kepala biro (karo) pemerintahan dan humas pemprov Sulut.

"Penyelesaian masalah tapal batas antara Bitung dan Minut dilakukan pemprov Sulut berdasarkan permen nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman masalah tapat batas daerah," kata Noldy.

Dijelaskannya tim dari pemprov Sulut dalam mengambil keputusan penyelesaian masalah tapal batas dilakukan tidak secara sepihak. "Kami melakukan negosiasi untuk menyelesaiakan masalah itu, tidak serta-merta dilakukan secara sepihak hingga melalui berbagai tahapan," tuturnya.

Menurut Noldy, jika dihitung ada 10 kali pertemuan yang dilakukan dengan pemko Bitung dan Pemkab Minut dalam penyelesaian masalah tersebut. "Terkait tidak melibatkan warga, itu tidak benar karena kami tim turun langsung ke lapangan," tambahnya. Lanjut dia, inti dari penyelesaian masalah tersebut adalah kesepakatan antara Kabupaten Minut dan Kota Bitung. "Kalau tidak cepat diambil keputusan penyelesaian akan meganggu roda pemerintahan provinsi Sulut secara keseluruhan," kata dia.

Sementara itu terkait penolakan yang hingga kini terus didengungkan warga merupakan hal yang wajar dalam berdemokrasi. "Ini merupakan kompromi yang baik diambil oleh dua daerah. Dimana sebelum ditanda-tangani telah dilakukan konsultasi dengan persetujuan pemkab Minut dan pemko Bitung," imbuhnya. Permasalah yang muncul menurut dia merupakan pembelajaran, agar setiap daerah yang memiliki batas wilayah lebih meningkatkan pelayanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

"Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kema, yang harus dilakukan menjangkau ke Desa Tontalete Rok-rok. Supaya tidak terjadi permasalahan lagi," tandasnya.