Tolak Penambangan, Son Khawatir Pulau Bangka Tenggelam

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Hari Lingkungan Hidup Sedunia diwarnai dengan aksi demo. Unjuk rasa yang diikuti sekitar 400 orang dilakukan di beberapa lokasi, satu di antaranya Gedung DPRD Sulut hampir ricuh, Selasa (5/6/2012), sekitar pukul 14.30 Wita. Ratusan orang memaksa masuk gedung DPRD karena anggota dewan tak kunjung menemui para pendemo. Namun kericuhan berhasil dicegah setelah empat anggota dewan turun dan menemui para pendemo setengah jam kemudian.

Son (30) warga Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur ikut berunjuk rasa untuk memperjuangkan kampung halamannya. Ia mengaku takut Pulau Bangka tenggelam karena penambangan Bijih Besi yang akan dilakukan. "Sekarang pengeboran telah dilakukan, lokasi rumah saya 150 meter dari tempat pengeboran, saya khawatir Pulau Bangka akan rusak," katanya. Selain itu tanah warga desa yang dijanjikan akan dibeli dengan harga tinggi ternyata tidak saat realisasinya. Hal tersebut yang membuat bingung warga bila Pulau tak lagi bisa ditempati ia bingung mau tinggal di mana.

Hal senada juga disampaikan oleh Pinehas Lombonaung (54) seorang warga Desa Kahuku, ia bahkan menolak mentah-mentah tawaran perusahaan untuk membeli tanahnya. "Dihargai Rp 1 miliar tiap meter pun saya tak akan kasih, itu adalah tanah milik keluarga besar kami. Penambangan tak akan mensejahterakan rakyat, justru kami sengsara karena lingkungan menjadi rusak," katanya tegas. Ia juga khawatir bila Pulau Bangka habis ia dan anak cucu akan tinggal di mana? Selama ini menurut Pinehas masyarakat sudah cukup dengan menjadi nelayan dan bercocok tanam. Bila penambangan bijih besi jadi dilaksanakan lingkungan rusak dan akan mengganggu ekosistem sekitar. Pariwisata dan perikanan menurut Pinehas akan hancur.

Aryati Rahman, aktivis mahasiswa dari LMND Sulut menambahkan, unjuk rasa ini awalnya untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia namun akhirnya berkembang untuk mengkritisi persoalan pertambangan. "Kami melihat di wilayah pertambangan selalu ada konflik, seperti di Picuan, atau di Buyat, kasihan dengan masyarakat karena mereka yang menjadi korban," katanya. Maka melalui demonstrasi yang dilakukan ia meminta DPRD Sulut untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan tambang apakah sudah melakukan perizinan sesuai prosedur. Perizinan sesuai prosedur akan melewati berbagai langkah yang meminimalisir kerusakan lingkungan karena perusahaan tersebut akan menyelesaikan berbagai persyaratan-persyaratan yang tersetandar.

Sementara itu Edo Rahman Ketua Walhi Sulut mengatakan selain masalah pertambangan ia mengkritisi tentang draft RTRW yang sekarang sedang dibahas. "Rencananya Sulut ke depan akan ada alih fungsi hutan seluas 56 ribu hektartapi belum jelas peruntukkannya," kata Edo. Dan selama ini RTRW Provinsi Sulut menurutnya masih mengakomodir pertambangan yang ada di pulau-pulau.

Sampaikan ke Kementerian

Empat anggota DPRD Sulut turun untuk menemui para pendemo, antara lain Sherpa Manembu Ketua Komisi III, Paul Tirayoh Ketua Badan Kehormatan sekaligus anggota Komisi IV, Ivonne Bentelu Sekretaris Komisi IV dan Edwin Lontoh anggota Komisi III. Paul Tirayoh mengatakan siap untuk pasang badan menyampaikan aspirasi warga pada pimpinan DPRD Sulut. Selain itu ia juga berjanji akan membawa persoalan ini ke pusat. "Saya akan bawa masalah ini ke kementarian yang terkait seperti lingkungan hidup, ESDM, perdagangan dan sebagainya," kata Tirayoh.

Demonstrasi berakhir dengan lagu dan tarian dari para demonstran. Lagu dengan syair menggelitik tentang Pantai Rinondoran yang penuh dengan limbah beracun. berbagai organisasi yang turut serta antara lain Ammalta, Walhi Sulut, YSN Minaesa, KNTI Sulut, Koffas, LP2S, AMAB Kalasey dan Forum Selamatkan Pulau Bangka.