Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

BUMN

Pertamina Gheotermal Lahendong Harus Diaudit

Tayang: Minggu, 22 April 2012 17:29 WITA

Penulis: |

HUT ke-23 Kota Tomohon Sulut, Wali Kota Hadiri KKR “Tomohon Bermazmur” di Anugerah Hall

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON— Belum adanya jaminan kesejahteraan dan keselamatan yang memadai, bagi ratusan pekerja outsorching di PT Pertamina Gheotermal Energy (PGE) Lahendong, mengindikasikan pola managemen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sangatlah tidak professional.

“Masalah gaji pekerja yang tidak jelas di Pertamina Gheotermal Lahendong mengindikasikan ada sesuatu yangg tidak beres di BUMN ini. Pola managemennya didominasi monopoli dan discration, sehingga dari berbagai masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan keleluasaan di perusahan ini dimonopoli dan tidak transparan yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi,” ujar Paulus Sembel, Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon, Minggu (22/4).

Menurutnya, jika nantinya terbukti gaji pekerja dipotong atau tak dibayarkan sebagaimana mestinya, maka jelas perusahaan telah melakukan korupsi dan pemerasan secara sistematis. “Jika para pekerja serius ingin menyoal masalah ini sampai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementrian Tenaga Kerja dan ESDM, maka saya secara pribadi siap menfasilitasi,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pengelolaan keuangan di Pertamina Gheotermal kata dia perlu diaudit oleh lembaga audit negara dan lembaga audit independen, sehingga tak ada oknum-oknum tertentu yang mencari untung di atas penderitaan banyak pekerja. “Audit harus dilakukan di Pertamina Gheotermal untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Sejumlah pekerja yang berstatus outsorching memang mengeluhkan soal kesejahteraan mereka. Sebab, kendati bekerja di perusahaan yang cukup besar dan sudah puluhan tahun, namun hanya menerima gaji pokok Rp 1,6 Juta ditambah tunjangan transport Rp 440 ribu saja. “Sebelumnya gaji pokok yang kami terima hanya Rp 1,4 juta saja,” tutur seorang pekerja yang tak mau namanya dikorankan.

Hal paling mengecewekan para tenaga outsorching yang berjumlah sekitar 154 orang menurutnya, adalah sikap managemen yang terkesan cuek dengan nasib mereka. Dimana sangat jarang diprioritaskan untuk diangkat menjadi karyawan tetap, kendati berstatus sebagai putra daerah dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas yang ada di perusahaan tersebut. “Saya sendiri heran, saat dinyatakan lulus berkas ketika mengikuti pengangkatan pegawai, tapi tidak ditindaklanjuti. Tiba-tiba sudah ada orang luar yang masuk menempati jabatan, dan herannya mereka justru belajar kepada kami, bagaimana cara bekerja disini (Pertamina),” katanya.

Rusdi Pasaribu, staf ahli Pertamina Gheotermal Lahendong, mengatakan soal kesejahteraan pekerja termasuk gaji tak ada persoalan lagi, sebab sebelum bekerja, antara kontraktor dan pekerja telah menandatangani kesepakatan bersama hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Apalagi, setiap tahun kesejahteraan pekerja selalu diperbaiki. “Untuk pengangkatan pegawai tetap memang proses rekrutmennya dilakukan secara nasional,” tegasnya.

Arie Turangan, Humas Pertamina Gheotermal Lahendong menambahkan khusus tenaga outsorching yang berkeinginan menjadi pegawai tetap, harus mengikuti tahapan seleksi, tak bisa hanya lewat rekomendasi dari pihaknya sendiri.