CPNS
Honorer Daerah Kotamobagu Minta Kejelasan
Beberapa honorer daerah mengaku heran dengan hasil verifikasi dan validasi BKN
Penulis: |
TRIBUNMANADO.CO.ID,
KOTAMOBAGU - Bukan pegawai honorer daerah di Kabupaten Bolmong saja
yang resah setelah pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN) hasil
validasi dan verifikasi kategori pertama. Sebanyak 32 honorer daerah
Kotamobagu datangi DPRD Kotamobagu, Kamis (12/4/2012).
Beberapa honorer daerah mengaku heran dengan hasil verifikasi dan
validasi BKN, padahal berkas yang mereka sampaikan sama seperti
rekan-rekanya yang lulus. "Kalau memang kami tidak masuk, apa kekurangan
kami," ujar ML Derek, honorer daerah di Satpol PP Kotamobagu.
Para honorer daerah tersebut minta kepastian, apakah mereka bisa
masuk lagi untuk pengangkatan jadi PNS atau tidak. "Jika nanti ada
jawaban, bahwa kami bisa diangkat entah tahun ini, tahun depan, atau
sampai ternyata dua hari sebelum pensiun pun kami siap," tambah dia.
Nada putus asa terdengar dari para honorer daerah tersebut. Seorang
honorer yang saat itu berseragam Dinas Perhubungan mengatakan, dia lebih
baik menambang jika tahu nasibnya terkatung-katung kendati sudah
bekerja sebagai honorer lebih dari lima tahun.
"Yang kami butuhkan memang cuma kepastian. Kalau cuma jadi begini,
ya....," kata pria berambut cepak ini tanpa meneruskan kalimatnya.
Sambil duduk pasrah, dia menghela napas dengan berat.
Derek
menegaskan, para honorer hanya minta pemerintah baik eksekutif dan
legislatif bisa memfasilitasi perjuangan mereka. Dia mencontohkan usaha
para honorer daerah di Kabupaten Bolmong yang berangkat ke BKN bersama
dengan DPRD dan unsur Pemkab Bolmong.
Diketahui, dari 47 usulan honorer daerah Kotamobagu ke BKN, hanya 13
yang lolos validasi dan verifikasi. Dua di antara yang diusulkan
tersebut mengundurkan diri. Alhasil, 32 pegawai honorer
terkatung-katung.
Kedatangan para honorer daerah tersebut
diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu Jusra Mokolanut dan
anggota komisi tersebut. Jusra mengatakan, pihaknya langsung meminta
dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu.
"Kami akan membicarakan dengan BKDD untuk membahas masalah tersebut," kata dia sebelum pertemuan dengan BKDD.