Solang : Kasihan Petani, BBM Jangan Dinaikkan

Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komentar beberapa anggota DPRD Sulut berlainan menyikapi rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (26/3/2012. Lexy Solang anggota Fraksi Barindra misalnya ia menolak keras rencana kenaikan harga BBM.

"Keadaan sekarang sebaiknya BBM jangan dulu dinaikkan, bagi masyarakat banyak terutama petani rencana ini sangatlah memberatkan," ujarnya. Menurut Solang baru rencana saja harga pupuk sudah meroket, apalagi saat ini petani nanti dibebani dengan harga BBM yang naik.

"Petani kebingungan akan menanam apa? Menanam apa yang bisa untung dengan harga pupuk yang tinggi dan harga BBM yang naik?" Tanya Solang.

Kondisi tersebut menurutnya sangat memberatkan petani, apalagi dari penelitian Kwik Kian Gie Solang menilai sesuai perhitungan tokoh ekonomi tersebut dengan tidak menaikkan BBM APBN tidak jebol. Menurutnya angka-angka yang dipaparkan Kwik Kian Gie akurat karena memuat angka-angka, yang terpenting adalah efisiensi anggaran.

Berbeda dengannya, Paul Tirayoh, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut mengatakan, BBM merupakan urusan pusat, dikaji di DPR dengan kementerian yang terkait.

"Kita sebagai masyarakat yang ada di daerah tinggal menunggu keputusan. Sebagai wakil rakyat kami ikuti perkembangan kalau pemerintah menaikan BBM ada perhitungan, ada positifnya. Kenapa tak setuju ada alasannya kenapa setuju juga ada alasannya, ini perlu pembahasan dan kajian komprehensif," ujarnya.

Ia menilai, spaya tak memberatkan diambil jalan tengahnya, bila pemerintah ingin menaikkan BBM di angka Rp 1500 diambil saja separuhnya saja Rp 750 atau genap Rp 500 tahun ini dan Rp 500 pada tahun selanjutnya.

"Saya rasa ambil jalan tengah tak memberatkan masyarakat, yang penting diambil keputusannya saat ini," kata Paul.

Justru yang perlu dipertimbangkan menurutnya adalah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Ia menduga akan banyak spekulan-spekulan yang tega memeras rakyat dengan melakukan penimbunan BBM. "Polisi harus bertindak tegas dengan memproses oknum-oknum penimbun BBM," tegasnya.

Lain lagi dengan Ketua Komisi I DPRD Sulut Jhon Dumais, legislator asal Partai Demokrat ini mendukung penuh upaya pemerintah dalam menaikkan BBM. Menurutnya kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tak populis, namun hal tersebut sangat dibutuhkan untuk stabilitas perekonomian Indonesia.

"Presiden SBY justru menyelamatkan kepemimpinan berikutnya dengan melakukan kebijakan ini. Hal ini untuk menyelamatkan APBN karena rancangan 2010 untuk 2011 harga minyak masih 90 dolar per barel sekarang antara 120 hingga 122 dolar per barel artinya ada langkah yang diambil untuk mengatasi sekitar Rp 139,7 triliun beban negara," ujarnya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Langkah menaikkan BBM dibarengi juga dengan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mirip dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah diberikan pada pemerintahan sebelumnya. Menurut Jhon Dumais langkah ini penting dilakukan, untuk menyelamatkan warga miskin.

"BLSM dibarengi dengan raskin juga bantuan pendidikan bagi pelajar sekolah dasar hingga mahasiswa di perguruan tinggi," katanya.

Hal paling penting menurut wakil rakyat asal Bitung ini terkait predikat warga miskin yang perlu diperdebatkan lagi soal kriteria. Karena ada kecenderungan oknum pemerintah di desa yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan keluarga dan kerabat.

"Banyak terjadi meski keluarga berada, karena kerabat atau saudara langsung didata untuk menerima bantuan. Harus dicari standarisasi warga miskin. Apakah miskin bila warga tersebut memiliki sepeda motor yang terparkir di rumah. Di lapangan tak sedikit penerima bantuan mengambil dengan naik sepeda motor," jelasnya.

Maka ia menilai perlu tim independen yang melakukan verifikasi dan pengawasan secara ketat terkait pemilihan warga-warga yang dianggap miskin. (rob)