Warga Demo BBM di Polres Tomohon

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Ratusan warga Kota Tomohon menggelar unjuk rasa di Mapolres Tomohon, Jumat (16/3/2012). Aksi demo tersebut dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya dilakukan pemerintah pusat mulai April mendatang.

Mereka menilai kenaikan harga BBM merupakan keputusan yang keliru, karena hanya akan mengakibatkan penderitaan bagi masayarakat. Mereka menilai Presiden SBY selaku Presiden, telah gagal menjalankan pemerintahan dan tak mampu mensejahterakan rakyat. Warga mendesak agar Presiden turun dari jabatan tak terelakkan. "Turunkan SBY," teriak masa sambil merengsek masuk ke halaman Mapolres dengan membawa berbagai spanduk dan poster.

Banyaknya masa yang melakukan aksi demonstrasi membuat personil Kepolisian yang diturunkan untuk pengamanan menjadi kerepotan. Pagar hidup yang dibuat Polisi tak mampu membendung gerak masa, bahkan lemparan kearah petugas pun tak terelakkan dan berubah menjadi bentrok.

Kapolres Tomohon AKBP Marlien Tawas yang turun langsung ke lapangan, tak mampu menenangkan pendemo. Massa tetap menunjukkan sikap anarkis, sehingga ia memutuskan untuk menuruskan pasukan anti huru hara dengan perlengkapan lengkap membubarkan massa. Massa akhirnya berhasil dibubarkan setelah satu pleton pasukan anti huru hara turun tangan, dan dalam aksi tersebut seorang pendemo diamankan Polisi karena diduga menjadi provokator, sehingga masa menjadi brutal dalam melakukan demonstrasi.

Itulah skenario singkat yang dilakukan Polisi bersama pemerintah, dalam mencegah terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang berbau anarkis, menjelang kenaikan harga BBM pada April nanti.

Wakapolda Sulut Kombes Polisi J M Simatupang yang menyaksikan langsung simulasi tersebut, memberi apresiasi positif, karena baik pemerintah maupun Polri di daerah ini, sangat sigap mencegah gangguan kamtibmas menjelang kenaikan BBM. “Saya bangga karena ternyata pemerintah dan Polri di Tomohon sangat siap, menghadapi kemungkinan adanya aksi demonstrasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan mau tau tidak mau, masyarakat harus ikut mendukung program pemerintah menaikkan harga BBM, karena kebijakan tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia. “Situasi dunia seperti itu, jadi langkah yang harus dilakukan masyarakt bukan melakukan unjuk rasa, tapi kurangi kegiatan,” terang Simatupang.

Kendati demikian, Simatupang tidak melarang warga melakukan aksi demonstrasi untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, asalkan tak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Unjuk rasa boleh, tapi tak boleh anarkis. Jadi, tugas kami sebagai Polisi untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Tapi, jika ada provokator, maka akan ditindak,” tukasnya. (war)