KPU Kotamobagu: 12 Miliar Masih Rasional

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, Nayodo Kurniawan, menilai, anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk biaya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2013 Kotamobagu masih rasional.

Angka yang akan disodorkan kepada DPRD dan Pemkot Kotamobagu ini dirancang sesuai dengan kebutuhan tiap tahapan penyelenggaraan kegiatan demokrasi tersebut. Bahkan, duit sebesar itu bisa menutupi biaya, jika pemilihan terjadi dalam dua putaran.

"Jumlah pemilih pada Pemilukada nanti akan meningkat dibandingkan Pemilukada 2008 lalu. Peningkatan jumlah pemilih akan berpengaruh juga pada jumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang akan diikuti jumlah penyelenggaranya," kata Nayodo, belum lama ini.

Dia menyebutkan, honorarium untuk penyelenggaran ini menyedot anggaran hingga 37 persen dari biaya keseluruhan. Pria yang selalu tampak bersemangat ketika berbicara ini kemudian mengurai kebutuhan lainnya yang harus dimasukkan dalam rencana pembiayaan Pemilukada.

Biaya yang menyedot cukup besar lainnya adalah dana advokasi. Dana ini akan dipergunakan bila terjadi sengketa Pemilukada. Berkaca dari penyelenggaran Pemilukada di daerah lain, KPU selalu saja menghadapi tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tak jarang, silang sengketa tersebut harus sampai ke Mahkamah Konstutitusi (MK) di Jakarta.

"Ancer-ancer anggaran jika terjadi sengketa hasil Pemilukada sebesar Rp 1 miliar. Dana tersebut tentu saja akan dikembalikan  ke kas daerah jika ternyata tidak ada gugatan hasil pemilukada. Namun, dana tersebut tetatp harus disiapkan," jelas Nayodo.

Anggaran-anggaran lainya yang harus disiapkan adalah untuk verifikasi faktual bagi pendukung calon perseorangan dan dana taktis yang angkanya mencapai 12 persen dari keseluruhan biaya. Nayodo kembali menegaskan, jika tidak ada calon perseoranga, anggaran tersebut akan dikembalikan.

Nayodo menambahkan, angka-angka tersebut masih berupa draft. Dia mengatakan akan segera menyerahkan draft tersebut kepada pemerintah. Namun, sebelum itu, pihaknya akan mengkonsultasikan anggaran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk itu (konsultasi), kami perlu biaya. Makanya, kami juga minta perhatian pemerintah daerah karena ada beberapa hal yang tidak bisa 'ter-cover' dari APBN," kata dia.

Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kotamobagu Ishak Sugeha. Dia minta agar KPU Kotamobagu menyampaikan permintaan secara resmi dan hitung-hitunganya. "Sampaikan saja, karena kan KPU yang tahu untuk apa dan besaran biayanya," kata Ishak.