Tiga Menteri Bahas Pentingnya Tata Ruang

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Tata ruang penting untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Tiga menteri membahas pentingnya tata ruang dalam rakernas Badan  Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN), di Novotel Convention Center, Rabu (30/11).

Saat membuka rakernas tersebut Menko Perekonomian Hatta Radjasa menjelaskan pentingnya tata ruang baik nasional, provinsi dan sampai ke kabupaten/kota dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Kata dia, saat ini momentum pembangunan perekonomian Indonesia sedang menunjukkan trend peningkatan seiring dengan bertumbuhnya kawasan Asia Pacifik sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia dimana Indonesia merupakan satu di antara epicentrum utama di kawasan Asia Tenggara. "Momentum ini harus tetap dipertahankan dan untuk itu diperlukan konsep pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik," katanya.

Ia mengatakan, inilah pentingnya penataan ruang agar pengembangan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi, pertanian, konservasi hutan dan kawasan pemukiman dan lain-lain dapat terencana dengan baik. "Jadi jelas juga penggunaannya untuk apa," ujarnya.
 
Kata Hatta, rakernas  ini akan membahas 4 isu pokok yaitu: perumusan tatakelola penyelenggaraan tata ruang, pengembangan kelembagaan dan perangkat peraturan pendukung tata ruang, sinergitas program tata ruang nasional dan daerah. "Kita juga akan membahas mengenai pengelolaan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang," tutur Hatta.

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, Sulut telah ditetapkan menjadi satu di antara pusat pengembangan ekonomi yang tergabung dalam koridor 4 dari enam koridor pengembangan ekonomi. Kata Sarundajang, Sulut tengah melaksanakan dan mempersiapkan beberapa megaproyek yang akan menunjang pengembangan ekonomi antara lain pembangunan jalan tol Manado Bitung, pengembangan pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi sebagai Hub Port , pengembangan Kota Bitung yang telah ditetapkan sebagai Special Economic Zone (Kawasan Ekonomi Khusus), dan persiapan pembangunan rel kereta api trans Sulawesi. "Grand design pembangunan Sulawesi Utara diarahkan untuk menunjang pembangunan perekonomian dan sektor-sektor lainnya dengan pariwisata sebagai leading sector," jelasnya. 

Gubernur juga mengatakan bahwa Pemerintah bersama dengan pihak legislatif tengah melakukan pembahasan ranperda tata ruang. "Kalau ini sudah disahkan, maka Sulut adalah provinsi pertama di Indonesia yang akan memiliki perda tata ruang untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional," ucap Sarundajang.

Rapat kerja ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 diikuti oleh Para Gubernur Seluruh Indonesia, Ketua DPRD seluruh Indonesia, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU/ Tata Ruang, Kimpraswil, Dinas Kehutanan, Kepala BPLH, dan Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari 7 Provinsi Kepulauan dan para Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Rakernas itu sendiri akan diisi dengan materi-materi yang antara lain akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fawzi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga hadir dalam acara pembukaan.(aro)