Ishak Minta Tim Anggaran Perbaiki Pengelolaan TPP

Menurut Ishak, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengelukan alokasi anggaran dan besaran TPP tersebut. "Perhitunganya tidak sesuai dengan hak yang harus diterima PNS tersebut," kata dia, Minggu (27/11/2011).

Dikatakan, informasi yang berkembang, pembagian TPP  baik di eselon dua, tiga, empat dan staf banyak yang tumpang tindih. Misalnya, ada beberapa pejabat eselon tiga menerima TPP lebih rendah dari eselon empat.

"Padahal sesuai struktur kepangkatan bahwa eselon atau kepangkatan menjadikan dasar standarisasi penentuan besaran TPP selain dari penilaian volume kerja. Jika kepala seksi lebih besar TPPnya dari pada sekretaris dan kepala bdang di setiap dinas/badan, tentu jadi pertanyaan," jelas Ishak.

Kata dia, jika laporan beberapa SKPD tersebut benar, maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak PNS di Kotamobagu. Sebab itu, sesegera mungkin hal tersebut harus dihentikan. "Saya minta wali kota untuk menertibkan hal ini karena akan mempengaruhi roda pemerintahan," katanya.

Prinsipnya, kata dia bagaimana penerapan aturan tersebut sesuai dengan besaran angka yang sebenarnya. Dan, APBD 2012 ini bisa di jadikan momentum perubahan TPP para PNS sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. 

"Tetapi PNS juga harus mampu bekerja secara profesional, sehingga volume kerja dengan TPP dan tunjangan-tunjangan lainnya berimbang," tandas dia.