Reiner : Tokoh Sulut Nasional Belum Mampu Kaderisasi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Guna mencari solusi atas sejumlah permasalahan proses Demokrasi di Indonesia yang makin kompleks belakangan ini, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, sebuah organisasi yang konsisten melakukan pendidikan demokrasi itu, menggelar seminar Nasional, bertajuk Kabinet Baru, Kepemimpinan Nasional dan Prospek Demokrasi. di Santika Hotel Tongkeina Manado, Kamis (24/11/2011).

Seminar menghadirkan tiga pembicara yakni Syamsuddin Haris (LIPI), Husni Tamrin (Demokrat) dan Reiner Ointoe mewakili unsur pembicara lokal itu, berlangsung cukup menarik. Apalagi ketika moderator Ignas Kleden (Chairman Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ke para pembicara. Peserta yang terdiri dari sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemahasiswaan dan kepemudaan, partai Politik dan tokoh masyarakat serta wartawan itu terlihat antusias mengikuti seminar yang dimulai sekitar pukul 14:00 Wita.

Reiner Ointoe, yang mendapat kesempatan pertama membawakan materi membahas polemik rekrutmen politik yang tidak sehat. Reiner lebih condong mengkritisi sejumlah faktor yang ikut menjadi permasalahan dalam rekrutmen tersebut. Ia mencontohkan, akibat dari tidak becusnya proses rekrutmen banyak kader-kader potensial tak terakomodir dan sebaliknya orang-orang yang tak jelas latar belakang dan track recordnya dalam panggung politik bisa masuk dan merebutnya hanya karena mereka memiliki modal financial yang cukup banyak. "Rekrutmen politik saat ini tidak sehat, sehingga banyak orang-orang yang tidak jelas rekam jejak dalam panggung politik tiba-tiba bisa jadi pejabat politik. Akibatnya proses demokrasi tidak menyentuh pada hal-hal yang substantif," kata Ointoe.

Selain itu menurut Ointoe perseteruan politik di daerah cenderung tidak produktif, akibatnya proses demokrasi yang ada saat ini lebih kepada hal yang prosedural dan jauh dari demokrasi substantif, yang ujung-ujungnya banyak kepentingan daerah tidak dapat diperjuangkan ke pemerintah pusat. Ia juga menilai sejumlah tokoh Nasional asal Sulut yang saat ini berkiprah di tingkat nasional nampaknya tidak mempersiapkan kader penerus peran mereka di tingkat nasional.

Pembicara lainnya Syamsudin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lebih membedah persoalan Sistem presidential, yang ikut berdampak pada efektivitas pemerintahan. Menurut Haris, kelebihan dari sistem presidensial yang saat ini dianut adalah soal periodisasi masa pemerintahan yang ikut berimplikasi pada stabilnya penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kekuranganya adalah timbulnya komplikasi politik bernegara, karena ketika basis kekuatan dukungan politik presiden di dalam parlemen posisinya minoritas, konsekuensi logis adalah dibangunya koalisi. Namun menurutnya koalisi yang dibangun selama ini tidak didasari kesamaan platform serta bersifat jangka pendek. Akibatnya hal itu mendorong politik barter atau politik transaksional yang ujung-ujungnya sering mengganggu efektivitas pemerintahan.

Terkait reshuffle kabinet, menurutnya pertimbangan SBY dalam menentukan komposisi jabatan menteri lebih melihat pada alasan representasi atau keterwakilan, ia contohkan Mari Pangestu yg tetap dipertahankan karena merupakan representasi Agama Katolik, Etnis Cina dan Genre.

Husni Tamrin yang berasal dari Partai Demokrat dalam seminar itu, lebih menyoroti persoalan dinamika koalisi yang ikut mempengaruhi hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet. Menurutnya koalisi itu telah ada sejak zaman dahulu, ketika sistem pemerintahan saat itu bersifat sistem parlementar. Dalam era reformasi hal itu pun mulai terjadi ketika Gusdur yang bukan dari partai pemenang bisa terpili jadi presiden. Begitu pun ketika partai demokrat yang bukan pemenang pemilu, bisa mengusung dan memenangkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai presiden.

Menurutnya, konsekuensi dari koalisi bargainingnya tentunya beragam, mulai dari posisi menteri hingga jabatan-jabatan strategis lainya di parlemen, "Saya rasa hal itu adalah konsekuensi dari koalisi," kata Tamrin. (tos)