News Analisis

Mahyudin Damis : Pemanasan Politik

MASALAH ini jangan dilihat dari tepat atau tidaknya langkah yang diambil oleh Dewan Adat.

Mahyudin Damis : Pemanasan Politik
DOK
Mahyudin Damis
Pengamat Pemerintahan

MASALAH ini jangan dilihat dari tepat atau tidaknya langkah yang diambil oleh Dewan Adat. Tepat dan tidaknya langka penjatuhan hukuman oleh Dewan Adat Kota Kotamobagu terhadap Yasti saat ini, saya kira langkah ini akan sangat menentukan citra adat orang Mongondow ke depan.

Lembaga Adat seharusnya mengayomi tokoh‑tokoh masyarakatnya dengan kesucian adat peninggalan para leluhur jangan dikotori dengan kepentingan politik praktis semata.

Ini kan sangat nyata, masalah ini merupakan masalah politik. Semua orang tahu bahwa kekisruhan antara Yasti dan Djelantik berawal dari ketidakharmonisan antara wali kota dan wakilnya,  yaitu Tatong Bara yang merupakan Ketua DPW PAN Sulut.

Satu diantaranya kasus penerimaan CPNS yang hingga kini belum tuntas, ini bentuk nyata bahwa jauh sebelumnya mereka berdua sudah ada konflik. Kalau lembaga adat ini masih menginginkan agar dihormati oleh masyarakat Totabuan yang dalam hal ini sebagai pendukung kebudayaan, maka langkah yang harus mereka tempuh ialah mendamaikan para tokoh-tokoh politik yang sedang bermasalah tersebut.

Apalagi saat ini masih dalam suasana Syawal, atau bulan "peningkatan" keimanan dan ketaqwaan kepad Allah SWT. Kondisi ini sangat diharapkan agar dihormati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seharusnya lembaga adat berperan sebagai kumpulan orang tua-tua kampung sehingga kedua belah pihak mau mendengar petuah-petuah dari mereka.

Kalau lembaga adat berperan dan berfungsi sebagai penengah maka mereka bisa didamaikan dengan mudah.  Lembaga adat seharusnya mendengarkan alasan kedua belah pihak. Saya melihat kedua kubu ini justru tidak lagi menggunakan etika dan moral politik.

Mereka malah mulai mengadakan pemanasan politik untuk periode berikutnya tanpa disadari bahwa konflik yang mereka cipakan justru akan berimbas pada pelayanan publik. Kalau kedua kubu ingin merebut hati rakyat harus mengondisikan agar lembaga adat jadi penengah. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa kehilangan muka.

Sebab di satu sisi Djelantik Mokodompit adalah wali kota dan Yasti Soepredjo adalah wakil rakyat di tingkat pusat. Dua-duanya merupakan pejabat publik. Baik Yasti dan Djelantik harus sama-sama meminta maaf dengan mediasi dari dewan adat karena di sinilah fungsi dan peran lembaga adat.

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved