Opini

Muhammadiyah Mengawal Pembangunan Ekonomi Politik

Keseriusan Organisasi Masyarakat Muhammadiyah terhadap permasalahan bangsa dan negara Republik Indonesia terus

Oleh: Mahyudin Damis


Keseriusan Organisasi Masyarakat Muhammadiyah terhadap permasalahan bangsa dan negara Republik Indonesia terus diwujudkan komitmennya. Untuk itulah Muhammadiyah di Jakarta pun menggelar Rapat kerja nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimp Pusat Muhamadiyah.

Acara tersebut mengambil tajuk yang relevan dalam perjalanan bangsa Indonesia dan posisi sebagai eksistensi organisasi masyarakat. Judulnya "Politik Muhammadiyah Abad Kedua: Mengawal Pembangunan Ekonomi Politik Untuk Demokrasi dan Kesejahtraan".

Panitia Rakernas menyelenggarakannya di Jakarta sejak Jumat, tertanggal 21 sampai 23 Sa'ban 1432 H, yang dalam penanggalan Masehi bertepatan tanggal 22 hingga 24 Juli 2011.

Rapat tersebut dibuka oleh satu di antara jajaran pimp pusat Muhammadiyah, yang dijabat oleh DR Abdul Mu'ti, M.Ed. Dan sebagai laporannya di isi oleh Ketua Panitia yang dipegang Ketua LHKP sendiri, drs Imam Addaruqutni. MA.

‎​Sementara yang bertindak selaku keynote speaker adalah drs Hajriyanto Thohari MA. Beliau selain sebagai kader Muhammadiyah dan juga dia sebagai wakil ketua MPR RI.

Di dalam kesempatannya, Abdul Mu'ti dalam sambutannya mengatakan, politik Muhammadiyah haruslah in action.‎​ Bukan lagi hanya berperan seolah-seolah sebagai pengamat saja.

Karena hal Itu merupakan tugas dosen di kampus, tapi yang diperlukan oleh persyarikatan sekarang adalah selain memberi inspirasi dan juga implementasi, semua dimaksudkan untuk kesejahtraan umum.

Thohari dalam tausiyahnya sekaligus menyarankan agar rakernas ini tidak mengeluarkan rekomendasi yang banyak karena pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan, tegasnya.

Buah pikirannya ia menyarankan kalau bisa cukup satu saja rekomendasi tapi, strategis misalnya APBN wacht atau kalau di daerah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) wacht.

‎​Selama ini APBD di suatu daerah yang habis dipakai hingga 80 persen dan itu perlu diawasi, karena sisa dana untuk bangun infrastruktur bisa dihitung, kira-kira tinggal berapa itu?.

Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi lahan amal untuk masyarakat luas. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya memerangi hal-hal yang sifatnya zina dan mabuk2 saja.

‎​Tapi juga hal menyangkut korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat banyak. Kalau Muhammadiyah sendiri yang melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi seperti ini akan lain hasilnya. Dan itulah kontribusi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat secara luas. Semoga saja, amin. (*/bdi)
Editor: Andrew_Pattymahu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved