Tajuk Tamu

Pengembangan Pertanian, Harga atau Laba

Krisis pangan merupakan problem besar dunia saat ini. Menurut Organisasi Pangan Dunia, indeks harga pangan global

Pertama, kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan, bahkan lintas satuan kerja pada tingkatan pemerintahan yang sama. Ini mengakibatkan bantuan tidak tersebar dengan baik dan terjadi tumpang tindih bantuan. Kelemahan ini dapat diatasi lewat political will dan komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan.

Kedua, kebanyakan bantuan pemerintah bersifat tidak bersyarat (unconditional aid) yaitu kebanyakan bantuan tidak didahului oleh supervisi mengenai kelayakan penerima bantuan. Selain itu, tidak dilakukan supervisi sesudahnya terhadap penggunaan bantuan tersebut.

Cara ini secara tidak langsung dapat membentuk mentalitas ataupun karakter yang tidak bertanggung jawab di kalangan petani karena perlu mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima. Mentalitas atau karakter ini terbawa pada hal-hal yang lain, di antaranya memacetkan kredit  bank terutama bila kredit tersebut ada embel-embel program pemerintah sehingga kredit bermasalah 

pada sektor pertanian di Indonesia relatif tinggi walaupun disadari faktor lain juga berpengaruh, seperti karakteristik komoditi pertanian yang sangat berisiko.

Untuk mengatasi masalah ini, maka bantuan yang diberikan ke sektor pertanian seharusnya berbentuk bantuan bersyarat (conditional aid) di mana penerima adalah benar-benar memiliki lahan atau mengolah lahan di mana dibuktikan lewat supervisi lapangan sebelumnya. Selanjutnya, saat menerima bantuan, petani wajib membuat pernyataan tertulis untuk mengembalikan bantuan seandainya hasil supervisi sesudahnya memperlihatkan bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga, bantuan bibit yang diberikan kebanyakan untuk mengejar target kuantitas dan  mengabaikan kualitasnya sehingga tidak terjadi peningkatan produktivitas. Masalah ini dapat diatasi lewat penggunaan pemasok bibit yang andal.

Keempat, nilai bantuan yang diberikan tidak dihitung dampaknya terhadap penurunan biaya produksi dan peningkatan produktivitas pertanian sehingga tidak dapat diketahui besaran dan jenis bantuan yang dapat menurunkan biaya produksi sehingga petani dapat memperoleh laba.

Persoalan ini dapat diatasi dengan metode target pricing di mana dibuat perkiraan harga jual terendah komoditas tertentu, kemudian ditentukan laba minimal yang diharapkan dapat diterima petani. Dengan demikian dapat ditentukan biaya maksimal yang ditargetkan yang ditanggung petani. Biaya yang ditargetkan tersebut kemudian dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi di mana selisihnya merupakan nilai bantuan saprodi (bibit dan sebagainya) yang perlu disediakan pemerintah.

Contoh: harga terendah suatu komoditas diperkirakan sebesar Rp 5.000/kg dan laba minimal yang ditargetkan kepada petani sebesar Rp 1.000/kg. Dengan demikian biaya maksimal yang ditargetkan sebesar Rp 4.000/kg, sehingga bila biaya sesungguhnya Rp 4.500/kg, maka bantuan pemerintah seharusnya setara dengan nilai uang sebesar Rp 500/kg.

Kelima, kurangnya bantuan dalam teknologi sehingga produktivitas sulit meningkat. Ini dapat diatasi dengan alokasi bantuan yang lebih banyak untuk peralatan yang memiliki teknologi tepat guna, baik untuk pra panen, panen, dan pasca panen.

Keenam, masih sering terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Permasalahan ini dapat diatasi lewat sistem pengawasan yang lebih baik serta rotasi petugas yang lebih sering. Bilamana enam kelemahan ini diperbaiki dengan serius, maka Indonesia sebagai sebagai pemain utama hasil pertanian dunia bukanlah suatu impian yang muluk-muluk.

Editor: Andrew_Pattymahu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved