Ferry Liando : FPT Cuma Kamuflase

JIKA FPT tertunda, berarti tertunda pula Sekretaris Kota Tomohon definitif. Efeknya, manajemen pemerintahan pasti terganggu, baik dari aspek teknis maupun aspek psikologis. Secara teknis, banyak jadwal kegiatan atau program pemerintah kota yang tertunda bahkan tak bisa jalan sama sekali. Banyak kebijakan yang belum bisa diimplementasikan jika pejabat definitifnya belum ada.

Dari aspek psikologi berhubungan dengan kinerja SKPD. Selama pejabat definitif belum ada, kerja mereka mereka tak optimal sebab loyalitas terhadap atasan kurang, sementara kewenangan Pelaksana tugas (Plt) terbatas. Kedua aspek tadi dampaknya adalah buruknya pelayanan pemerintahan kpd masyarakat.

Jika FPT dilaksanakan dalam rangka mencari kualitas pemimpin, masih bisa dimaklumi bila tertunda. Tapi biasanya hanya kamuflase, sebab pejabatnya sudah ditentukan dahulu kemudian di FPT.

Jabatan Sekretaris Kota itu kompromi tingkat tinggi antara Gubernur dengan Bupati atau Walikota. Ada kriteria nomor dua  2 yang harus diingat, yaitu utamanya sekretaris  tersebut harus tunduk dan loyal kepada Gubernur. Ini kadang membuat managemen pemerintahan menjadi tidak stabil, karena intervensi pemprov ke kabupaten/kota sangat dominan. Jadi sekretaris itu seperti jabatan mata-mata, atau jabatan untuk pemenuhan kepentingan pemerintah provinsi.