Kanal

Sejumlah Indikasi Pelanggaran Mencuat, AMAN dan AGC Gelar Diskusi Bahas Pertambangan di Sulut

- TRIBUNMANADO/NIELTON DURADO

Laporan Wartawan Tribun Manado, Nielton Durado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) yang mengarah pada bentuk pelanggaran regulasi, telah menjadi soroton tajam forum diskusi yang digagas Artisanal Gold Council (AGC) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusatara (AMAN) wilayah Sulut, Rabu (12/9/2018).

Di mana, ada dua point tindak pidana di sektor pertambangan Sulut yang menjadi topik menarik para peserta dan narasumber, yakni dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikasi-indikasi pelanggaran tersebut terungkap, saat Yahya Tumanduk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut dan Theodorus Rompas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut mulai menyampaikan materi terkait pertambangan yang ada di Sulut.

Dalam diskusi yang dipandu akademisi Denni Pinontoan, Yahya dan Theodorus tak menepis kalau saat melakukan pengawasan di lapangan, perusahaan-perusahaan tambang di Sulut banyak yang didapati menjalankan aktivitas tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dimana, perusahaan tambang kebanyakan didapati tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam dokumen, ketika pihak pemerintah memberikan ijin pertambangan.

Tak hanya itu, temuan bahwa proses penambangan yang mengarah pada pencemaran lingkungan, dengan menggunakan zat kimia ternyata juga masih didapati pihak dinas terkait di lapangan.

“Dari dinas lingkungan hidup, sudah mempunyai upaya-upaya pengawasan dan pembinaan terhadap masalah tersebut,” ujar Yahya, selaku Kasie Penegakan Hukum di DLH Sulut.

Menariknya lagi, dalam diskusi terungkap pula mengapa pihak perusahaan kerap begitu mudah memperoleh ijin AMDAL, ketimbang masyarakat.

Menurut penjelasan Yahya, hal tersebut dikarenakan pihak perusahaan memiliki modal yang besar, sehingga mudah untuk membayar konsultan dalam menyusun konsep AMDAL, Dan hal ini patut diawasi bersama.

Sementara itu, soal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulut, yang kini semakin berkurang, alasannya telah dipaparkan secara jelas oleh Theodorus.

Dimana, kendalanya ada pada proses perijinan yang sudah tidak lagi diperpanjang.

“Jadi secara legal, WPR yang ada di Sulut ini, sekarang tinggal Tatelu dan Tobongon,” pungkasnya.

Di akhir diskusi, dalam mengawasi bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan Sulut, Theodorus pun sepakat dengan Yahya bahwa perlu dijalin kemitraan yang intens antara pihak pemerintah dengan LSM serta para aktivis Lingkungkan Hidup.

Sekedar diketahui, kegiatan diskusi yang digelar di Hotel Whiz Prime ini telah dihadiri Praktisi Hukum dan Advokat, Frangky Mantiri, aktivis Perempuan dan Anak Sulut yang juga konsen terhadap persoalan lingkungan hidup, Jull Takaliuang. Ketua AMAN Sulut, Lefrando Andre Gosal, Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulut, Mercy Umboh, para aktivis dan jurnalis.

Penulis: Nielton Durado
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado

Video Detik-detik King Kobra Ditangkap Kurir JNE di Perumahan, Warga Mengaku Lihat Ada 6 Ekor Ular

Berita Populer