Kanal

Ketua PSI Sulut Sempat Terkejut Terkait Survei LSI, PSI Terancam Tak Lolos ke DPR

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara, Melky Pangemanan - Tribun manado / Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara, Melky Pangemanan, sempat terkejut ketika diberi informasi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menempatkan PSI sebagai satu di antara enam partai politik yang diprediksi tidak lolos ke DPR periode 2019-2024.

PSI mempersilakan lembaga survei melakukan kerja mereka.

"Saya kira wajar saja, kami kan partai baru. Apalagi saat ini belum bisa berkampanye. Nantinya kami yakin elektabilitas PSI akan tinggi dan mendapatkan kepercayaan publik," kata Pangemanan.

Terobosan dan komitmen PSI mengusung caleg bersih yang bukan eks napi korupsi mulai menaikkan kepercayaan publik. Apalagi PSI satu-satunya partai yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg.

PSI kata Pangemanan akan terus melakukan langkah-langkah dan trobosan agar bisa masuk DPR 2019-2024.

Mulai dari menawarkan spirit anti-korupsi dan anti-intoleransi dan membangun bangsa yang beragam.

"Ini perlu dengan pendekatan sistem meritokrasi dengan mengedepankan kualitas bukan atas dasar kedekatan primordial," tambahnya.

Baca: Hasil Survei LSI, PDIP Berpotensi Jadi Pemenang Pileg 2019, Gerindra di Urutan Dua

PSI juga akan melibatkan partisipasi publik bukan elite yang biasanya oligarkis, makanya di PSI ada crowd funding, ingin menjadi partai yang melibatkan partisipasi anggota dan banyak pihak lain atau anak muda maunya seperti ini.

"Kekuatan kami ada di anak muda dan perempuan Indonesia," tegasnya.

Pada kesempatan itu, PSI mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012, yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost).

Memasuki masa-masa kampanye, PSI akan mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR/DPRD melaporkan secara langsung. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online.

Baca: Ini Tanggapan Ketua Hanura Sulut Terkait Survei LSI, Hanura Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

"Kami akan mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi “single pay”, bukan multipay," kata dia.

Dalam implementasi, jika ada kader PSI yang menjadi anggota legislatif akan mengupayakan agar melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal, karena itu adalah bagian dari komitmen PSI untuk bersih-bersih di lembaga parlemen .(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma

Video Sel Asli Setya Novanto Diunggah Najwa Shihab, Nazaruddin Ikut Tepergok di Dalamnya

Berita Populer