Kanal

Akademisi: Tak Ada Aturan yang Dilanggar Terkait Dukungan Kepala Daerah kepada Jokowi

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat menggelar konferensi pers di hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017). - Tribunnews.com/Apfia

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pengajar ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi Bandung, Arlan Siddha menilai dukungan beberapa kepala daerah kepada petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres bukan sesuatu yang melanggar aturan.

Arlan pun merujuk kepada aturan KPU No 23 Tahun 2018, bahwa kepala daerah bahkan diperbolehkan untuk berkampanye dan mekanisme berkampanye diatur dalam aturan tersebut.

"Jadi menurut saya menunjukan dukungan kepada Jokowi dalam pilpres bukan sesuatu yang melanggar aturan," ujar Arlan kepada Tribunnews.com, Rabu (12/9/2018).

Karena menurutnya, memberi dukungan berbeda dengan kampanye.

Baca: Sandiaga Minta Gubernur Tak Usah Fokus di Pilpres 2019, Ini Tanggapan Menohok dari Ridwan Kamil

"Jika kampanye jelas mengajak dan kemudian memobilasasi massa untuk dipengaruhi dan bertujuan untuk ikut memilih salah satu calon," jelasnya.

Sementara dukungan, imbuhnya, menunjukan posisi seseorang dalam mengambil sikap dan tidak Ada niatan untuk mempengaruhi orang lain.

Lebih lanjut menurut dia, pernyataan dukungan tersebut sebenarnya hal yang biasa dalam kehidupan berdemokrasi.

Selain itu dia melihat, pernyataan dukungan beberapa Gubernur kepada Jokowi bukan tanpa alasan.

Dia melihat beberapa alasan sehingga kepala daerah berlabuh pada dukungan kepada Jokowi.

Pertama sebagai konsekuensi logis jabatan politik. Karena kepala daerah yang menang diusung partai politik.

Halaman
123
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribunnews

Aldi Novel Adilang Hanyut hingga ke Jepang: Saya Hanya Berdoa, dan Hiu Itu Pergi

Berita Populer