Kanal

Dr Donald Monintja Sebut ASN Tak Boleh Ikut Politik Praktis

Donald K Monintja - ISTIMEWA

News Analysis oleh:
Dr Donald K Monintja
Dosen Fisip Unsrat Manado

DALAMĀ hal kegiatan politik praktis aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa.

Penegasan ini didasari pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selanjutnya Undang-Undang No 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Anggota Polri, dan TNI bahkan sampai Kepala Desa dan Perangkatnya.

Jadi memang selain PNS perangkat desa juga tidak boleh berpolitik.

Sekarang kan banyak terdengar bahwa Perangkat Desa sudah terkooptasi politik, tergantung siapa pejabatnya, padahal tidak bisa.

Selain penegasan beberapa regulasi tersebut juga ada aturan yang mengatur tentang bila terindikasi berpihak pada salah satu calon yakni PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Kasarnya terindikasi saja berpihak telah dikenakan pelanggaran etika.

Berkaitan dengan keterlibatan ASN sangat perlu untuj diberikan sanksi, apakah itu penundaan berkalanya, kenaikan pengkat, atau malah diturunkan setingkat pangkatnya.

Cuma memang sampai saat ini kenapa susah sekali menerapkannya, hal ini dikarenakan sistem pemberian sanksinya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sementara posisi badan ini terintegarsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin Kepala Daerah yang mengikuti pencalonan.

Jadi walau bagaimanapun penerapannya akan sangat tidak maksimal. (Tribun Manado/Warstef Abisada)

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado

Warga Gerebek Guru Honorer Asal Madura yang Cabuli Siswi SMP di Dalam Mobil, Awal Kenalan di Medsos

Berita Populer