Demokrat Ikut Incar Kursi Ketua MPR

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kursi Ketua MPR terus menjadi rebutan. Bukan hanya Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin menjadi pemimpin di lembaga negara itu tetapi juga Partai Demokrat.

"Partai Demokrat memang juga mengincar kursi Ketua MPR. Demokrat layak menjadi pimpinan MPR," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di Jakarta, Minggu (21/7).

Untuk memperoleh kursi Ketua MPR RI, menurut Ferdinand Hutahaean, pintu komunikasi akan dilakukan dengan PDI Perjuangan, selaku pemenang Pemilu 2019. "Kami akan mencoba komunikasi dengan partai pemenang pemilu yaitu PDIP, supaya bersedia membantu Demokrat meraih kursi pimpinan MPR," jelas Ferdinand Hutahaean.

Baca: Tak Lagi Antre Panjang di Bandara Soetta

Selain PDI Perjuangan, imbuh Ferdinand Hutahaean, Demokrat juga akan mengajak partai lain untuk bersama sama mengusulkan paket pimpinan MPR. Selain Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua MPR.

Dalam UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD, DPR, DPRD (MD3), pasal 427 C menyebutkan pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Baca: Eman Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-151 Jemaat GMIM Imanuel Walian

Pengamat politik, Karyono Wibowo, mengatakan semua parpol yang lolos di parlemen memiliki hak mendapatkan posisi Ketua MPR, termasuk Partai Gerindra. Namun, ia mengimbau Gerindra untuk tak 'menjual' rekonsiliasi Prabowo Subianto-Joko Widodo sebagai cara mendapatkan posisi Ketua MPR.

"Menurut saya sebaiknya Gerindra berjuang mengatur strategi dengan partai lain untuk mendapatkan posisi Ketua MPR, daripada 'menjual' rekonsiliasi Prabowo-Jokowi untuk mendapatkan posisi ketua MPR," ujar Karyono, di Jakarta, Minggu.

Pasalnya, katanya, narasi rekonsiliasi yang diwacanakan Gerindra mengarah bagi-bagi kekuasaan. Ia melihat pertemuan Prabowo-Jokowi pada 13 Juli lalu seolah ditukar guling dengan posisi Ktua MPR, sehingga sikap seperti itu sama dengan membangun kultur politik transaksional.

"Hasrat untuk mendapatkan posisi Ketua MPR sebagai tebusan dari sikap Prabowo yang bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi ini justru mencerminkan ketidaktulusan dalam melakukan rekonsiliasi. Publik dan para pendukung Prabowo di akar rumput justru akan menilai Prabowo dan Gerindra sedang memainkan politik transaksional," ucapnya.

Oleh karena itu, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) tersebut mengatakan Gerindra bersama parpol lain harus menggunakan cara elegan dalam mendapatkan kekuasaan.

"Dalam hal pemilihan Ketua MPR sudah jelas diatur dalam UU MD3 yaitu mekanisme pemilihan melalui pengajuan nama-nama calon pimpinan MPR menggunakan sistem paket. Artinya, Gerindra dan partai lain harus berjuang mengatur strategi untuk mendapatkan posisi pimpinan MPR sesuai UU itu," ujar Karyono.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Sodik Mudjahid, pernah mengusulkan partainya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi. Ia mengatakan komposisi terbaik pimpinan lembaga negara yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Partai Gerindra. "Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik.

Baca: Bupati Royke Roring Jamu Warga Minahasa di Rumah Dinas

Mardani Konsisten Oposisi

Bagaimana tangggapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait keinginan Partai Gerindra menginnginkan jatah kursi Ketua MPR? Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan keinginan itu merupakan hak Partai Gerindra.